Arah Politik PPP Ditetapkan di Mukernas Akhir September

Emron menyatakan sampai saat ini PPP masih melanjutkan arah politik ketua umum sebelumnya sampai ada keputusan baru di Mukernas.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 10 Sep 2014, 12:47 WIB
Diterbitkan 10 Sep 2014, 12:47 WIB
ppp
Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi (Liputan6.com/Johan Tallo).

Liputan6.com, Jakarta - PPP akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 23-24 September mendatang. Dalam Mukernas tersebut, terdapat 3 agenda penting yaitu mengukuhkan Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum PPP, menetapkan jadwal muktamar, dan arah politik PPP ke depan.

Terkait dengan arah dukungan politik PPP, Emron menyatakan sampai saat ini partai berlambang Kabah itu masih melanjutkan arah politik ketua umum sebelumnya sampai ada keputusan baru di Mukernas.

"Masih mencermati gelagat politik yang terjadi dari dinamika politik nasional kita. Ketum hanya koordinator dalam pengambilan keputusan. Keputusan partai diambil dalam forum mukernas," kata Emron di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Emron juga mengatakan belum bisa mengambil keputusan apa-apa terkait dengan jabatan barunya.

"Saya sendiri baru ditetapkan jam 2 dini hari. Saya baru komunikasi dengan DPW se-Indonesia. Sampai saat ini yang sifatnya eksternal belum dilakukan. Saya hanya sekadar lanjutkan yang dilakukan ketum sebelumnya sampai ada keputusan baru," tambahnya.

Menurut Emron, keputusan PPP bukanlah berdasarkan pandangan pribadi. Bila ada perubahan, perlu melewati prosedur yang berlaku. "Pandangan pribadi saya disampaikan dalam forum. Keputusan yang diambil DPP partai sampai detik ini belum ada perubahan," jelasnya.

Sekjen PPP Romahurmuziy menambahkan, sampai saat ini PPP masih resmi berada di Koalisi Merah Putih. Bila dalam Mukernas ditentukan PPP masih di luar pemerintah, lanjut Romi, partai ingin mengajarkan pada masyarakat jadi oposisi sama terhormatnya dengan di dalam pemerintah.

"Kita ingin bangun politik sehat, di dalam atau di luar sama-sama terhormat. Kita mau beri check and balances, agar ada kontrol kuat di parlemen. Tidak ada lagi abuse of power. Tidak ada lagi bailout seperti Century," tuturnya.

Yang jelas, lanjut Romi, hingga kini belum ada rencana PPP untuk keluar dari Koalisi Merah Putih. Namun, apa pun keputusan tergantung forum di Mukernas PPP.

"Sebagai Sekjen, Mukernas PPP berwenang lakukan apa pun, meluruskan orientasi partai. Apa pun keputusannya akan diputus sesuai forum. Rencana perubahan atau keinginan untuk keluar dari Koalisi Merah Putih tidak ada sama sekali," tandas Romi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya