Hujan Ekstrem Diprediksi Banjiri Jabodetabek Lagi, Pemerintah Sesiap Apa?

PDIP Berharap SBY Dukung Pilkada Langsung

"Dia (SBY) perintahkan‎ Partai Demokrat untuk voting pemilihan langsung, selesai. Demokrat kan banyak jumlahnya," kata politisi PDIP.

oleh Taufiqurrohman Diperbarui 15 Sep 2014, 11:24 WIB

Diterbitkan 15 Sep 2014, 11:24 WIB

Eva Sundari... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan pandangannya tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang diunggah melalui YouTube. SBY menyatakan sedang berpikir keras terkait apakah partainya, Partai Demokrat, akan mempertahankan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung atau pemilihan melalui DPRD.

Menanggapi hal ini, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari‎ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, berharap agar SBY mendukung pilkada langsung.

Senada dengan anggota Koalisi Merah Putih yang mengusung agar pilkada dilakukan melalui DPRD, sejumlah petinggi Partai Demokrat pun mendukung pilkada tak langsung. Sikap ini berbeda dengan PDIP yang menginginkan pilkada langsung.

"Lanjut saja‎, poinnya lanjut saja. Dia perintahkan‎ Partai Demokrat untuk voting pemilihan langsung, selesai. Demokrat kan banyak jumlahnya," kata Eva, Senin (15/9/2014).

Fraksi-fraksi di DPR yang pro RUU Pilkada melalui DPRD memang lebih banyak dibanding kubu pro pilkada langsung. Namun menurutnya, jika Demokrat yang sekarang berada di kubu pro pilkada lewat DPRD berubah sikap mendukung pilkada langsung, maka jumlah fraksi di kubu pro pilkada langsung akan meningkat. Voting-pun akhirnya bakal dimenangkan. "Kayaknya iya (Demokrat bakal berubah sikap)," ujar Eva.

Eva menilai, bila pilkada melalui DPRD akhirnya bisa disepakati melalui voting, pemerintah harus menarik diri agar pilkada langsung tak berubah menjadi pilkada tak langsung. Karena, menurut Eva, wacana pilkada lewat DPRD merupakan kemunduran demokrasi yang tak seharusnya direalisasikan.

"‎Karena satu, kita maki-maki pileg yang katanya makin brutal, paling jelek, kok sekarang (DPRD) dikasih wewenang untuk memilih‎. K‎edua, karena itu kemunduran," kata Eva.

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, jika Indonesia ingin lebih baik dalam berpolitik dan berdemokrasi, maka harus tetap mempertahankan pilkada langsung oleh rakyat.

"Yang namanya pilkada langsung itu bentuk demokrasi paling tinggi, masa mau mundur kayak zaman Orde Baru lagi? Kalau dia mau meninggalkan legacy yang baik, saya tetap mau tetap pilkada langsung," tandas politisi PDIP itu. (Yus)