Demonstran Desak DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Gubernur Riau

Liputan6.com, Pekanbaru - Dugaan pencabulan yang dilakukan Gubernur Riau Annas Maamun terhadap perempuan berinisial WW terus menjadi sorotan. Kali ini ratusan demonstran dari Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (Penjara) mendesak DPRD Riau membentuk panitia khusus (pansus).

"DPRD Riau yang baru dilantik harus membentuk pansus. Gubernur Riau harus diklarifikasi terkait kasus (dugaan) pencabulan," kata Ketua DPD Penjara Riau Sunardi sewaktu berunjuk rasa di Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (15/9/2014).

Menurut Sunardi, 65 anggota DPRD Riau harus mampu menurunkan Annas dari jabatannya. Sebab, masyarakat Riau, khusus Penjara, tidak mau dipimpin gubernur yang diduga berbuat asusila.

"Kami sudah tidak mau lagi dipimpin gubernur yang merusak citra Riau di Indonesia dan internasional. Annas harus turun dari jabatannya," tegas Sunardi.

Tak hanya DPRD, massa juga mendesak petinggi di Pemprov Riau, yang menjadi bawahan Annas, tidak mematuhi perintah gubernur. "Petinggi di kantor ini harus meminta kejelasan dari gubernur. Jangan mau dipimpin oleh petinggi yang melakukan pelanggaran hukum," tegas Sunardi.

Ratusan orang yang dipimpin Sunardi sempat bergejolak dan memaksa masuk ke Kantor Gubernur Riau. Namun petugas kepolisian dan Satpol PP berhasil menenangkan massa.

Massa kian tenang setelah Kepala Biro Hukum Pemprov Riau Sudarman menemui pendemo. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo ke Annas. "Apa yang disampaikan kawan-kawan di sini akan diberitahukan ke gubernur," ucap Sudarman.

Sudarman meminta pengunjuk rasa untuk menghormati proses hukum yang berlangsung di Mabes Polri. "Kasus ini sudah masuk ranah hukum. Hormati prosesnya," imbuh Sudarman.

Ia juga membantah tudingan massa kepada atasannya. "Sebelumnya sudah ada konferensi pers terkait ini. Gubernur sudah membantah semua dan menjelaskan secara rinci," ujar Sudarman.

Setelah mendengar keterangan Sudarman, massa membubarkan secara tertib.

Sebelumnya, Ketua DPRD Riau sementara Suparman meminta masyarakat tidak terpecah belah dengan adanya kasus ini. Politisi Golkar ini mengganggap kasus ini sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat.

Pada Kamis 11 September 2014, Gubernur Riau Annas Maamun membantah dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap W. Bahkan, Annas menyatakan laporan W ke polisi dengan tuduhan pelecehan seksual telah digunakan untuk memeras dirinya.

"Saya sudah jelaskan saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Paling lama W bertamu 12 menit. Saksi banyak melihat. Saya bersumpah tak ada. Saya nggak mau ribut-ribut. Saya bersumpah demi Allah tidak melakukan pelecehan seksual tadi," kata Annas di Hotel Sultan, Jakarta.

Sebelumnya, mantan anggota DPD RI sekaligus ayah W, Soemardi Thaher melaporkan Annas ke Bareskrim Polri. Aduan itu diterima dalam laporan LP/797/VIII/2014/Bareskrim. Berdasarkan pengakuan W, alat vitalnya dipegang Annas saat mengurus administrasi seminar.