Polcom: Neolib & Menteri Bermasalah Bisa Sandera Kabinet Jokowi

Langkah Jokowi-JK menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK dan PPATK dinilai sesuatu yang tepat.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 21 Okt 2014, 15:35 WIB
Diterbitkan 21 Okt 2014, 15:35 WIB
Ini Markas Penentuan Kabinet dan Penyusunan Kebijakan Jokowi-JK
Di salah satu dinding ruangan terdapat burung garuda Pancasila dan peta Indonesia, Jakarta, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Communication Institute (Polcom) Heri Budianto memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam memilih menteri. Bila Jokowi salah memilih menteri, maka pemerintahan mereka akan menghadapi persoalan serius.

"Orang di kabinet jangan sampai sandera Jokowi dan JK," ujar Heri Budianto di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Menurut dia apa yang diambil Jokowi dan JK dengan menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sesuatu yang tepat. Karena hal tersebut dapat mencegah orang bermasalah masuk ke kabinet tersebut.

"Jangan dipilih orang yang pernah datang KPK meskipun sebagai saksi karena itu bisa sandera Jokowi dan JK ke depannya," sambung dia.

Tidak hanya yang pernah tersandung kasus hukum. Heri pun mendukung usulan agar Jokowi dan JK tidak memilih calon yang memiliki paham neoliberalisme atau neolib.

Dengan kata lain imbuh Heri, paham neolib diyakini dapat menjadi batu sandungan dalam pemerintahan Jokowi-JK. (Ans)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya