Liputan6.com, Batam - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengatur pilkada pada 2015 dilakukan secara serentak. Hal ini ditenggarai dapat menghemat anggaran yang telah ditetapkan untuk menggelar pilkada.
Namun, ada syarat agar pilkada dapat mengurangi anggaran, yakni jika disetiap provinsi menjalankan pilkada secara serentak antara pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan pemilihan walikota.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mencontohkan seperti di Jawa Barat, jika pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam waktu yang bersamaan maka akan terjadi efesiensi anggaran.
"Kalau berbarengan diyakini akan efesiensi anggaran," kata Ferry disela acara Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 di Hotel Planet Holiday, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (22/10/2014) malam.
Menurutnya, penghematan anggaran ini terjadi karena jika berlangsung secara berbarengan, maka proses honorarium akan berbarengan. Kemudian, pemutakhiran pemilih, pertanggungjawaban, operasional TPS, dan distribusi logistik juga akan dilakukan secara berbarengan.
"Itu hanya kalau provinsi dan kabupaten/kota yang bareng," ujar dia.
Mantan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat ini mengatakan efesiensi yang akan terjadi jika pilkada berlangsung secara berbarengan dapat mencapai 40 persen dari dana yang telah dianggarkan.
"Bisa hemat mencapai 40 persen, tapi kalau pilgub, pilbup dan pilwakot tidak berbarengan tidak ada penghematan," tandas Ferry.
KPU: Pilkada Langsung Menghemat Biaya Jika Digelar Berbarengan
Penghematan anggaran ini terjadi karena jika pilkada berlangsung secara berbarengan, maka banyak proses yang juga akan berbarengan.
Diperbarui 23 Okt 2014, 03:11 WIBDiterbitkan 23 Okt 2014, 03:11 WIB
KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta, (21/10/14). (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Ridwan Kamil Laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim, Kuasa Hukum Beri Penjelasan
Barantin Sebut Ekspor Perdana Kratom ke India Sudah Sesuai Aturan
Djarot: Tia Rahmania Dipersilakan Hadiri Kongres Tapi Bukan Sebagai Kader PDIP
Menteri Agama Imbau Para Jemaah Haji Indonesia Ikut Doakan Palestina
Singgung soal Kongres, Djarot Sebut Para Kader Ingin Megawati Tetap Jadi Ketum PDIP
TNI AD Pastikan Tindak Tegas 2 Anggota Diduga Keroyok Warga Serang hingga Tewas
Hari Kartini 21 April 2025: Bukan Libur Nasional, Tapi Bisa Dirayakan dengan Cara Ini
PGN Pastikan Tak Ada Kebocoran, Penyebab Bau Gas di Bekasi Masih Misterius
Sabtu Suci 2025: Makna Hening Menjelang Paskah
TNI AD Tahan 2 Anggota Diduga Terlibat Pengeroyokan Warga Serang hingga Tewas
Ini Alasan Pramono Anung Akan Pindahkan Patung MH Thamrin
2 Anggota TNI Diduga Terlibat Pengeroyokan Warga di Serang, 1 Orang Tewas