Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Demo Tolak Kenaikan BBM di Serang Ricuh, 2 Mahasiswa Dicokok

Para mahasiswa yang berunjuk rasa anti kenaikan harga BBM di Serang, sempat saling dorong dengan polisi.

oleh Yandhi Deslatama diperbarui 13 Nov 2014, 18:21 WIB

Diterbitkan 13 Nov 2014, 18:21 WIB

Demo tolak rencana kenaikan harga BBM. (Yandhi Deslatama)

Liputan6.com, Serang - Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi, seperti Kumala, PMII, GMNI, HMI, Kumandang, Himata, Kumaung, KMS 30, dan UMC menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kantor DPRD Provinsi Banten yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten.

Pantauan Liputan6.com, Kamis (13/11/2014), para mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga sempat terlibat adu dorong. Usai adu dorong, polisi mencokok 2 mahasiswa yang diduga sebagai provokator aksi.

Sebelumnya saat berorasi, mahasiswa menuding pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terlalu takut dengan mafia migas, sehingga ikut mengamini untuk menaikkan harga BBM.

"Pemerintahan Jokowi-JK yang baru dilantik akan menaikkan (harga) BBM, jelas akan merugikan masyarakat menengah ke bawah," kata juru bicara aksi, Ahmad Suhari, di sela-sela demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

Ahmad pun menuding asing menguasai perminyakan di Indonesia, sehingga pemerintah terpaksa membeli minyak yang diambil dari tanah Indonesia sendiri.

Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 tak masuk logika. Sebab, Indonesia memiliki kekayaan migas yang melimpah dan bisa menutupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Kebijakan menaikkan harga BBM hanya dinikmati oleh pihak asing dan mafia migas yang merugikan negara kita," terang Ahmad.

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) pun menolak alasan kenaikan harga BBM karena kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 30%. Sebab, menurut mereka, persoalan sebenarnya adalah karena praktik korupsi dan pemborosan anggaran belanja mewah anggota Dewan.

"Solusinya adalah melakukan nasionalisasi aset perusahaan minyak asing, berantas mafia migas, tegakkan UUD 45. Tetapi Jokowi-JK tak berani," tegas perwakilan Gempar.

Mahasiswa Segel SPBU dan Blokade Jalan

Sementara, mahasiswa dari Kampus STIE Bina Bangsa di Kota Serang, menyegel SPBU dan memblokade Jalan Raya Serang-Jakarta.

"Kita kecewa atas kebijakan Jokowi-JK yang akan menaikkan harga BBM yang jelas-jelas akan mencekik masyarakat miskin," kata Fredo, juru bicara aksi mahasiswa di sela-sela aksi penyegelan, Kamis (13/11/2014).

Aksi penyegelan ini dilakukan saat SPBU tersebut ramai dengan pengendara motor akan mengisi bahan bakar kendaraannya. Para pengendara yang hendak mengisi bahan bakar pun harus berbalik arah karena merasa takut atas aksi penyegelan tersebut.

Tak puas menyegel SPBU, mereka melanjutkan aksi protes kenaikan harga BBM dengan memblokade jalan Raya Serang-Jakarta. Alhasil, arus lalu lintas dari Kota Serang menuju Tangerang dan sebaliknya macet total.

Kapolri Akan Ambil Tindakan Tegas

Sementara itu, terkait banyaknya unjuk rasa penolakan rencana kenaikan harga BBM yang berujung ricuh di sejumlah daerah, Kapolri Jenderal Pol Sutarman menegaskan Polri akan bertindak tegas. Sikap ini disampaikan Sutarman saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 12 November kemarin.

Kapolri pun menyayangkan tindakan anarkis pengunjuk rasa di Makassar dalam beberapa hari terakhir saat menolak kenaikan harga BBM. Menurut Kapolri Sutarman, pihaknya tidak melarang unjuk rasa asal tidak mengganggu dan merusak fasilitas publik.

"Silakan melakukan unjuk rasa (menolak kenaikan harga BBM) sesuai dengan aturannya karena itu dilindungi oleh undang-undang. Dan Polri berkewajiban untuk melakukan pelayanan dan pengamanan," ujar Sutarman. (Yus)