Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali atau SDA masih memiliki pengaruh dalam menentukan arah koalisi PPP versi ketua umum hasil Muktamar Jakarta yaitu Djan Faridz. Hal ini karena SDA sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
"Oh jelas Pak SDA itu kan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, beliau akan memberikan advice (nasihat) kepada PPP. Ingat lho yang tanda tangan PPP masuk KMP itu Pak SDA ," kata Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah di sela-sela Mukernas perdana PPP kubu Djan Faridz, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (12/12/2014).
Namun demikian, keputusan arah koalisi tetap diambil sesuai hasil Mukernas dengan DPW PPP seluruh Indonesia kubu Djan Faridz tersebut.
"Tetapi tetap saja keputusan yang akan diambil dari floor yang dari wilayah-wilayah. Ini menunjukkan kami sangat demokratis dan terbuka," tandas Dimyati.
Dimyati sempat mengungkapkan kecewaannya keberadaan PPP di barisan Kolasisi Merah Putih (KMP). Hal ini karena seperti tidak manfaatnya, seperti tidak mendapatkan kursi pimpinan di DPR.
"Kami tidak dapat apa-apa di KMP. Kami rasakan manfaatnya nggak ada. Kalau di KIH kami belum coba," kata Dimyati di sela-sela Mukernas PPP hari kedua.
Dia mengatakan, seharusnya PPP mendapat jatah jabatan strategis posisi diparlemen yang kini dikuasai oleh KMP. Padahal, imbuh dia, hasil Mukamar VIII PPP di Jakarta memutusan tetap bergabung di dalam KMP. "Tapi, kenyataannya PPP tidak dapat porsi apapun," ketus Dimyati. (Mut)
SDA Masih Punya Pengaruh Tentukan Koalisi PPP Kubu Djan Faridz
Namun demikian, keputusan arah koalisi tetap diambil sesuai hasil Mukernas dengan DPW PPP seluruh Indonesia kubu Djan Faridz
Diperbarui 12 Des 2014, 15:21 WIBDiterbitkan 12 Des 2014, 15:21 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Alasan Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, Sekjen Gerindra: Beliau Presiden Ketika Paus ke Indonesia
Soal 'Perintah Ibu' di Sidang Hasto, PDIP: Hanya Klaim dan Bohong
Mendagri soal Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa: Kita Kaji Dulu Alasannya Apa
VIDEO: Waspada! Kasus DBD di Jakarta Barat Meningkat!
Ribuan CPNS Mundur, Puan: Harus Ada Evaluasi Matang
12 Negara Bagian AS Gugat Kebijakan Tarif Impor Trump
Wagub Rano Karno Ingin Bangun Pusat Oleh-Oleh di Jakarta
Yayasan MBN Akan Tuntaskan Hak Mitra Dapur MBG Pekan Depan
Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Komisi II DPR: Harus Ada Kajian Mendalam
Pemerintah Intensif Siapkan Regulasi dan Administrasi Pemdasus IKN
Saksi Sebut Hasto Kristiyanto Pernah Temui Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan
Sambut Jakarta 500 Tahun, Pemprov DKI Gelar Pertunjukan Budaya Rutin di Car Free Day Mulai Juni 2025