Menhan Minta Menko Polhukam Tuntaskan Konflik Poso dalam 4 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Wilayah Poso, Sulawesi Tenggara, terkenal dengan konflik berkepanjangan. Tak jarang, kondisi sosial ini membuat paham radikal dengan mudah menjamur. Belakangan diketahui, ratusan orang di Poso telah bergabung dengan ISIS.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno harus segera menentukan target penyelesaian masalah di Poso. Apalagi masalah itu tak kunjung selesai sejak belasan tahun lalu.

"Poso ini berapa tahun, dari zaman saya KSAD sudah ada yang bakar rumah. 14 Tahun kemudian masih ada juga. Saya minta Menko Polhukam ada target waktu penyelesaian masalah ini," kata Ryamizard usai Rapim Kemenhan di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Menurut Ryamizard, Menko Polhukam bisa saja menentukan batas waktu penyelesaian masalah di Poso. Bisa 2 atau 3 tahun ke depan dengan menentukan target waktu dan ada evaluasi dalam penyelesaian kasus, sehingga tidak terus berlarut seperti sekarang ini.

"Saya sampaikan, saya sudah bosan dengat Poso, padahal Poso tidak seberapa besar wilayahnya. Ke depan 4 tahun, 2 tahun harus selesai," lanjut dia.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan, masalah Poso tidak hanya bisa diselesaikan sendirian. Harus ada peran bersama TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik.

"Kalau tidak ini suka terlewat karena jangan sampai perhatian kita terpecah, harus ada kerja sama dengan baik, saling menopang. Jangan sampai ada intelijen satu pihak tahu yang lain tidak. Jadi harus bertukar informasi sehingga sama. Teroris ini musuh manusia, bukan musuh kita saja," tandas dia.

Sementara Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno sebelumnya mengatakan, pihak intelijen sudah menerima laporan adanya gerakan ISIS di Poso. Tak hanya diawaki WNI, warga negara asing juga sudah masuk ISIS di Poso.

"Teroris data kami ada 110 WNA di Poso, ini sangat digelisahkan. Gubernur Sulawesi Tenggara dan bupati sudah meminta bantuan untuk menyelesaikan ISIS di sana," kata Tedjo saat membuka seminar nasional TNI Angkatan Laut di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 16 Desember 2014.

Laporan dari intelijen ini juga sudah direspon Presiden Joko Widodo. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah, agar tidak terus berkembang dan mengganggu keamanan.

"Poso ini kan sudah banyak WNI maupun asing yang masuk di sana. Pak Presiden sudah meminta untuk diantisiapasi agar tidak menggangu pembangunan di sana. Ya ini sudah masuk laporan intelijen supaya diselesaikan dengan baik," ujar Tedjo.

Konflik di poso adalah salah satu konflik yang ada di Indonesia yang belum terpecahkan sampai saat ini. Meski pun sudah beberapa resolusi ditawarkan, namun belum bisa menjamin keamanan di Poso.

Pelbagai macam konflik terus bermunculan di Poso. Ada beberapa kalangan perpendapat konflik Poso dilatarbelakangi masalah agama, etnis, dan golongan. Namun ada beberapa pihak menilai dilatarbelakangi masalah politis. (Rmn/Mut)