Menteri Desa Segera Surati PT KAI Soal Penggusuran

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 80 Kepala Keluarga (KK) di Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, sedang dirundung cemas karena tempat tinggalnya akan digusur. Sebab, mereka menempati sebagian lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) seluas 5 hektare, sementara sebagian lain menempati tanah milik perusahaan swasta seluas 10 hektare.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar pun menegaskan akan segera menghubungi pihak PT KAI mengenai rencana penggusuran itu.

"Saya diberi informasi bahwa di sini merupakan tanah milik PT KAI. Saya tentu akan menyurati Kementerian terkait dan PT KAI agar dicarikan solusi terbaik. Ini menyangkut hak dan keberlanjutan hidup warga Gintung," tegas Marwan saat blusukan ke lokasi tersebut, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (20/1/2015).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta agar warga desa yang sudah lama menempati tanah milik perusahaan, tidak digusur secara semena-mena. Harus dicarikan solusi terbaik yang melegakan semua pihak.

"Ini bukan jamannya lagi penggusuran secara tidak manusiawi. Harus dicarikan solusi, bisa warga membeli mencicil, bisa juga ada relokasi ke tempat lain yang layak," ujar Menteri Marwan.

Meski bersedia membantu komunikasi antara warga dengan PT KAI, Menteri Desa juga tetap mengingatkan agar warga yang terancam tergusur tidak bertindak sepihak. "Saya minta semua warga jangan bertindak di luar prosedur," kata Marwan kepada warga.

Perwakilan Warga Desa Gintung, Hadi Kusnadi, berharap Menteri Desa turun tangan mengatasi ancaman penggusuran. "Saya sudah 25 tahun tinggal di sini, kami minta Pak Menteri bantu. Kalau memang tanah bisa kami miliki, kami bersedia membayar dengan nyicil," tutur Hadi. (Ado)