Wakil Ketua DPR Fadli Zon Dorong Jokowi Reshuffle Kabinet

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti menteri-menteri Kebinet Kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut politisi Partai Gerindra itu, menteri-menteri Jokowi masih banyak yang belum mengerti persoalan di kementriannya.

Bahkan, Fadli menilai ada menteri yang tidak mengerti undang-undang dalam pelaksanaan kerjanya. "DPR kan memang mengawasi tugas dari pemerintahan, dan dari pengawasan itu kita melihat ada yang melanggar UU, ada yang kebablasan, ada yang belum ngerti kerja, ada yang diAm saja, artinya tidak ada suaranya," kata Fadli di kantor pusat PP Muhamadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (5/2/2015) malam.

"Ada yang ngomong tapi salah, nggak jelas, dan sebagainya, jadi macam-macam lah," tambah dia.

Jokowi pun disarankan memakai haknya me-reshuffle kabinet untuk mengganti menteri yang tidak bisa bekerja. Harapannya, jalan pemerintahan era Jokowi-JK bisa menunjukkan prestasi sampai masanya berakhir.

"Ya bisa dong. Itukan (menteri) semua pembantu-pembantunya presiden. Kalau besok presiden mau lakukan reshuflle juga bisa, itu kan hak presiden," tutup Fadli.

Tak Ada Reshuffle

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyatakan, pergantian menteri hampir dipastikan tidak akan dilakukan Presiden Jokowi. Menurut Ketua DPP PDIP itu, penilaian kinerja menteri Jokowi tidak dihasilkan dalam periode 3 bulan.

"Reshuffle sepertinya keniscayaan dalam sistem kepresidenan, karena itu adalah prerogatif presiden. Tentu tidak berdasar kinerja 3 bulan," kata Eva saat dihubungi.

Eva menegaskan, kerja para menteri-menteri Presiden Jokowi sampai saat ini kebanyakan sudah bergerak cepat dan melakukan blusukan seperti presidennya. Dan iklim kerja-kerja dan kebersahajaan yang didengungkan saat pelantikan juga mempengaruhi para menteri itu sendiri.

"Yang paling penting adalah penilaian presiden sendiri karena masing-masing menteri sudah melaporkan kinerjanya ke presiden. Soal populer adalah bonus walau penting," jelas Eva.

Meski begitu, Eva juga tak menampik ada menteri-menteri yang dalam komunikasi politiknya berdampak negatif di wibawa pemerintahan Jokowi-JK. Oleh karena itu, sangat penting bagi menteri-menteri saat ini bisa belajar dari kesalahan.

"Saya tidak pada posisi menyebut nama. Tapi ada beberapa yang kontroversial, yang memicu sentiment negatif publik. Ke depan semua menteri sebaiknya memperbaiki komunikasi publik sehingga menjadi pembantu atau supporting team Presiden Jokowi yang efektif dan produktif," tutup Eva. (Mut)