Kasus 'Dana Siluman' APBD DKI di KPK Masih Jalan di Tempat

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus dugaan 'dana siluman' APBD DKI Jakarta selama hampir sebulan sejak dilaporkan Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Namun, hingga kini penanganan laporan APBD tersebut jalan di tempat.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengaku, pihaknya sampai ‎saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan terkait kasus tersebut.

"Belum ada (kemajuan), masih pengumpulan bahan dan keterangan," ujar Priharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Pimpinan Sementara KPK Johan Budi SP belum lama ini mengatakan, lembaga antirasuah yang kini tak punya Ketua tetap itu sudah meminta tambahan data ke Balaikota. Permintaan tambahan data itu dilakukan sejak beberapa minggu lalu.

"Jumat (6 Maret) kemarin tim dumas (pengaduan masyarakat) KPK minta data tambahan ke Timnya Ahok. Sekaligus meminta keterangan tambahan," ujar Johan, Senin 9 Maret.

Gubernur DKI Jakarta Ahok melaporkan adanya dugaan dana siluman dalam APDB DKI Jakarta 2014 ke KPK, Jumat 27 Februari 2015 lalu.

Dalam laporan itu Ahok menyebut ada penggelembungan anggaran‎ dalam APBD. Misalnya, soal pengadaan uninterupptible power suply (UPS) komputer untuk sekolah-sekolah yang nilainya miliaran rupiah. (Mut)