Kemesraan Ahok dan Ketua DPRD DKI Usai Minum Teh Bareng Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mempertemukan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membahas penyelesaian kisruh APBD 2015. Sebagai bukti 'akur', dalam pertemuan tersebut keduanya sempat melemparkan candaan.

Semua bermula dengan kesepakatan untuk bekerja sama dan menghindari berbagai konflik antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

"Pak Pras bilang, 'Jangan banyak omong lagi kamu, jangan banyak tanya lagi. Nanti (kalau banyak tanya), pakai jubir saja kita'," ujar Ahok di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2015).

Ahok mengklaim, tidak seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap dirinya. Salah satu fraksi yang menolak HMP adalah PDIP.

Keputusan PDIP itupun langsung mendapat apresiasi dari mantan Bupati Belitung Timur itu. "Dari PDIP tidak mau mempersoalkan lebih panjang, sama dengan gubernur yang ingin bekerja," kata Ahok.

Dia mengatakan, sebagai penerus Jokowi, dirinya akan mendapatkan dukungan penuh dari PDIP hingga masa jabatannya berakhir pada 2017 mendatang. "Saya dicalonkan oleh PDIP. Dan saya bagian dari Fraksi PDIP, saya ini kan meneruskan Pak Presiden," ucap Ahok.

Mendengar ucapan Ahok, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun tersenyum.

"Nah Kalau senyum-senyum gini kan enak. Pokoknya saya nggak mau komentar banyak. Makanya, sesuai kata Pak Presiden, yang penting musyawarah. Saya mau kerja. Pak Gubernur juga jangan dipancing-pancing, soalnya repot semua nanti," ‎kata Prasetyo yang baru saja terpilih sebagai Sekjen DPD PDIP DKI Jakarta itu.

Mendengar ucapan Prasetyo, Ahok pun menimpalinya dengan guyonan. "Kalau ini saya sudah lapor. Saya sudah minum obatnya lebih pas. 1,5 tablet hari ini," guyon Ahok sambil tertawa.

Selanjutnya: Minum Teh di Teras Istana...

Minum Teh di Teras Istana

Dalam pertemuan yang dibalut dengan acara minum teh di teras belakang ‎Istana Merdeka itu, Jokowi menemani Ahok dan Prasetyo. Usai 1,5 jam berdiskusi, Jokowi mengungkapkan isi pertemuan tersebut.

Intinya, Jokowi menginginkan agar permasalahan mengenai APBD DKI Jakarta yang berujung pada hak angket terhadap Gubernur Ahok diselesaikan secepatnya.

"‎Pertama, APBD 2015 seluruh proses-prosesnya harus segera diselesaikan secepatnya, kemudian langsung bisa kerja, langsung bisa kirimkan ke masyarakat program-program yang telah ditentukan," ujar Jokowi.

"Jadi itu, ‎pertama, kerja untuk masyarakat kerja untuk DKI, secepat-cepatnya."

Kedua, Jokowi pun meminta agar Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta tidak dilakukan. Dan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah.

"Ini supaya tidak ramai lagi, konfliknya tidak berkepanjangan, tadi juga meminta agar HMP bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dan musyawarah yang baik," ucap dia.

‎Selain itu, Jokowi juga meminta agar Ahok tidak lagi umenerbitkan peraturan gubernur (pergub) dalam landasan hukum bagi APBD 2016 mendatang. Jokowi berharap ke depannya, landasan hukum APBD dalam bentuk peraturan daerah yang disepakati bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif.

"Ini juga menyangkut ke depan, APBD 2016 saya sampaikan tadi menggunakan perda," pungkas Jokowi. (Ndy/Yus)