Mensesneg: Jokowi Telah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (‎Mensesneg) Pratikno membenarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR.

"Presiden kan memberikan disposisi saja ya. Begitu saja. Tidak ada yang surat resmi dari Presiden," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Pratikno mengatakan, Jokowi sejauh ini tidak keberatan dengan rencana pembangunan gedung tersebut, karena dilakukan untuk kepentingan publik. Selama untuk kepentingan publik, Pratikno meyakini Presiden akan mendukung setiap program yang dibuat oleh DPR.

"Presiden tidak keberatan untuk pembangunan gedung itu. Tahap sekarang ini kan ada kebutuhan dari DPR untuk memberikan layanan pada publik lebih baik, utamanya untuk kebutuhan perpustakaan dan museum. Itu kan bagian dari semangat DPR untuk memberikan layanan pada masyarakat," kata Pratikno.

Pembangunan gedung itu pun diharapkan dapat menjadi pusat informasi bagi publik dalam mencari referensi mengenai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya mengenai sejarah parlemen di Indonesia.

"Ini kan bukan untuk kepentingan DPR sendiri, tapi untuk masyarakat, karena di situ melayani masyarakat yang ingin tahu, para peneliti dan tentunya wartawan yang akan melakukan pendalaman isu dan seterusnya. Di situ ada perpustakaan yang baik, ada dokumentasi yang lebih baik sehingga review terhadap kebijakan dan konsistensi terhadap kebijakan bisa dilacak," urai dia.

Sudah Masuk Anggaran
‎
Rencana pembangunan gedung baru DPR telah masuk dalam APBN-P 2015 yang sudah disahkan. Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusumah membeberkan alasan di balik pembangunan gedung baru itu.

"Sudah masuk perencanaan dalam program APBN-P 2015 yang disahkan sudah ada, sifatnya nanti nggak cukup duitnya, nggak hafal angkanya," kata Dimyati.

Alasan pembangunan gedung baru yang akan diawasi Kementerian Pekerjaan Umum itu, jelas dia, karena gedung parlemen di Indonesia tak sebaik negara lain.

"Lihat saja tata ruang parlemen sudah berantakan, tidak seperti parlemen di luar, perpustakaan komplet, jadi perlu menjadi daya tarik wisata asing belajar politik, sejarah, peraturan datang ke parlemen. Kami saja kalau ke luar negeri ke parlemen dan kami melihat kok berbeda," jelas Dimyati.

Proses peletakan batu pertama pembangunan gedung museum dan perpustakaan, ujar dia, akan dimulai pada 2015. Sementara, untuk ruangan lainnya yang disebut-sebut akan digunakan untuk ruangan staf ahli DPR akan dibangun pada 2016‎. (Ado/Ans)