Belum Disepakati Kabinet Israel, Gencatan Senjata di Gaza Masih Menggantung?

Marak Ijazah Palsu, Romi PPP Teliti Ijazah Calon Kepala Daerah

"Kita tidak ingin kecolongan, sehingga perlu langkah sigap melalui koordinasi dengan instansi pendidikan," tandas Romi.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 29 Mei 2015, 15:48 WIB

Diterbitkan 29 Mei 2015, 15:48 WIB

‎Dalam wawancara dengan Liputan6.com, Romy mengatakan, ia tidak mengingingkan perpecahan pada Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, Kamis (12/2/2015). (Liputan6.com/Faisal R Syam)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Maraknya kasus jual beli ijazah ataupun ijazah palsu mendapat perhatian khusus oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya. Untuk memastikan tidak menjadi korban dalam pilkada, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy akan meneliti ijazah para calon kepala daerah.

"Sebenarnya untuk calon kepala daerah cukup berijazah SMA. Namun faktanya, banyak calon yang bergelar sarjana, magister bahkan doktor," kata Romahurmuziy melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Pria yang akrab disapa Romi itu mengaku prihatin dengan maraknya kasus jual beli ijazah yang terungkap belakangan ini. Pelaku praktik jual beli ijazah telah menodai dunia pendidikan.

"Harusnya malu kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Jual beli ijazah merupakan pelacuran intelektual," ujar Romi.

Romi menyatakan, nantinya PPP akan berkoordinasi dengan institusi pendidikan para calon untuk memastikan validitas ijazah. "Kita tidak ingin kecolongan, sehingga perlu langkah sigap melalui koordinasi dengan instansi pendidikan," tandas Romi.

Terkait dualisme yang saat ini sedang membelit partainya, Romi optimistis PPP pihaknyalah yang bisa ikut pilkada, berdasarkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, SK Menkumham yang mengesahkan pihaknya masih berlaku meski sudah dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab, hanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang bisa membatalkan SK Menkumham. (Mvi/Sss)