Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin, menolak dana aspirasi bagi anggota Dewan, meskipun sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Pasal 80 huruf J UU MD3 dijadikan sebagai dasar usulan Program Pembangunan Daerah Pemilih atau yang disebut sebagai Dana Aspirasi sebesar Rp 20 miliar per orang dalam setahun.
"Tetapi bagi saya, dana aspirasi ini akan menjadi bias bila disangkutkan dengan asas, fungsi dan peran DPR RI," ucap TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2015).
Pertama, menurut Hasanuddin, aspirasi masyarakat seringkali tak hanya menyangkut bangunan fisik saja, tapi juga bisa ideologi, politik, ekonomi dan lain sebagainya.
"Anggota DPR menampung aspirasi tersebut, kemudian menyampaikannya sesuai saluran, tak terbatas pada jumlah uang. Jadi mungkin saja ada aspirasi dan keluhan masyarakat, tapi tak melulu harus dijawab dengan uang," urai dia.
Kedua, dana aspirasi itu tak boleh bertentangan dengan sistem pembangunan, yakni pemerintah sebagai perencana sekaligus eksekutor. "Tugas DPR menyampaikan aspirasi ke pemerintah, lalu pemerintah melihat apakah aspirasi itu komprehensif atau tidak dan kemudian diprogramkan dalam wujud UU APBN," imbuh dia.
"Harus diingat juga, UU Keuangan Negara tak pernah mengamanatkan adanya peran DPR RI dalam kuasa perencanaan dan pelaksanaan anggaran," sebut purnawirawan mayor jenderal TNI AD itu.
Ketiga, lanjut dia, akan ada diskriminasi pembangunan bila dana itu dikucurkan. Daerah yang anggota DPR nya sedikit pasti mendapat sedikit dana, sebaliknya berbeda dengan yang banyak anggota DPR nya. Dan kalau mau jujur, justru daerah yang belum disentuh pembangunan, biasanya anggota DPR-nya sedikit.
Ia menyebutkan, jika dana aspirasi di DPRD kabupaten/kota yang jadi acuan dan kemudian bermasalah. "Justru karena itu di DPR harus diluruskan, kita jangan mengikuti yang salah. Jangan sampai nanti terjadi blok-blokan ada daerah partai X, daerah partai Z karena ‎digelontor dana partai-partai."
Ia menambahkan, kemungkinan kongkalikong dana aspirasi dengan pejabat daerah dan pusat itu sangat besar. Bisa terjadi jual beli lelangan dana aspirasi.
"Karena itu, kesimpulan saya, DPR tak usah masuk kepada hal-hal seperti itu. Urus saja pembuatan regulasi dan kontrol yang kuat pada pemerintah," pungkas TB Hasanuddin. (Ant/Ans/Ado)
Bakal Bias, TB Hasanuddin PDIP Tak Setuju Dana Aspirasi
Menurut TB Hasanuddin, dana aspirasi ini akan menjadi bias bila disangkutkan dengan asas, fungsi dan peran DPR RI.
diperbarui 13 Jun 2015, 23:14 WIBDiterbitkan 13 Jun 2015, 23:14 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
VIDEO: Serangan Udara Israel Terhadap Masjid di Pusat Gaza Menewaskan 19 Orang
Daihatsu Gelar Kumpul Sahabat Makassar: Ajang Festival Kuliner, Musik, dan Cek Kesehatan
VIDEO: Robot AI Telah Belajar Meniru Sapuan Kuas Seorang Seniman
Festival 1.000 Nasi Uduk, Pramono Anung: Bukan Sekadar Makanan, tapi Simbol Kebersamaan
VIDEO: City Camp 2024 Sukses Digelar, BtoB, ATeez, Lee Hi Sebut Senang Kembali ke Indonesia
Buya Yahya Ajak Memahami Hakikat Musibah dan Ujian dalam Kehidupan
Lee Min Ho Dikabarkan Pacaran dengan Putri Chaebol Korea yang Berteman Dengan Jisoo dan Jennie BLACKPINK
Arti Mimpi Membunuh Orang, Benarkah sebagai Pertanda Buruk?
Hindari Kepadatan di Stasiun Juanda, Penumpang KRL Diminta Naik dari Sawah Besar
Ibu Mertua Aden Bajaj Meninggal Dunia, Keluarga Ungkap Riwayat Diabetes
Sinergi dengan Industri, Teknik Mesin President University Ciptakan SDM Siap Pakai
Ribuan Demonstran di Dunia Serukan Keadilan bagi Palestina Jelang Peringatan 7 Oktober