Jelang Pilkada Serentak, Jokowi Diminta Kumpulkan Elite Parpol

Liputan6.com, Jakarta - Jelang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015, muncul beberapa masalah. Mulai dari kekurangan anggaran pengamanan, hingga dualisme kepengurusan partai politik.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, tidak ada pilihan lain selain pemerintah bersama presiden Joko Widodo atau Jokowi, pimpinan DPR, dan ketua umum parpol berkumpul menyelesaikan masalah ini.

"Tentu ini tidak ada pilihan karena waktu tinggal sedikit ini. Kita berharap pemerintah bersama presiden, serta DPR dengan pimpinannya, dan para ketua parpol, secara tingkat nasional bisa duduk dalam satu meja untuk mencari solusi," ujar Riza di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Menurut Riza, Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan solusi untuk kisruh internal parpol. Masing-masing partai dapat mengusung daftar calon.

"Selama pasangan calon yang diusung dari 2 kelompok yang berselisih, sama namanya. KPU dapat menerima selama usul itu dalam berkas yang berbeda. Dengan bertemu dengan presiden semakin menguatkan usulan tersebut," jelas politisi Partai Gerindra ini.

Ketua DPP Partai Gerindra tersebut menilai, usulan tersebut mendapat respon baik dari parpol yang bersengketa yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Saya kira usul itu yang kemarin kita diskusikan dalam rapat konsultasi, dapat diterima semua. Bagi Golkar dan PPP tidak ada masalah. Mereka bisa memahami sampai proses peradilan inkracht, mereka dapat menerima. Menjaring, menyeleksi calon yang sama," jelas Riza.

Dengan usulan tersebut, kata Riza, justru menghormati sikap parpol yang berselisih untuk menyelesaikan masalah dan memberikan kesempatan kepada kader terbaik untuk mencalonkan dalam pilkada.

"Tentu kita memberikan simpati kepada 2 partai yang sedang berselisih untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Dan kita tentu memberikan kesempatan yang sama pada kader-kader terbaik untuk dicalonkan," pungkas Riza. (Rmn/Ein)