Hadang Ekskavator di Kampung Pulo, Jaya Suprana Dicegah Walkot

Liputan6.com, Jakarta - Eksekusi lahan di Kampung Pulo, Jakarta Timur sempat terjadi kericuhan pada hari pertama Kamis 20 Agustus kemarin. Penggusuran itu membuat tokoh masyarakat Jaya Suprana hadir ke lokasi pada eksekusi lanjutan hari ini.

Suprana berencana berdiri menghadang ekskavator atau alat berat yang hendak menghancurkan rumah warga permukiman yang biasa dilanda banjir itu.

"Saya tadi sampai tawarkan, apa perlu berdiri di sana supaya ditangkap karena dianggap pembela rakyat? ‎Buat tunjukkan bukan ngomong, ya saya berdiri di sana dan ditangkap pemerintah. Bung Karno dan Bung Hatta juga ditangkap saat bela bangsa," kata Jaya Suprana, di lokasi, Jumat (21/8/2015).

Namun, aksi itu dicegah Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan Wakil Walikota Jakarta Timur Husein. ‎Ketua Museum Rekor Indonesia (Muri) itu pun meminta penjelasan pada Bambang dan Husein terkait penggusuran yang dilaksanakan hari ini.

"Saya tidak perlu ke sana, sudah tidak perlu ke dalam. Yang penting rakyat gimana, apa sudah ikhlas dan sudah terima ini semua. Kalau sudah ikhlas ya tak ada masalah. UUD kan musyawarah mufakat, mungkin rakyat diajak bicara," tutur Suprana.

Bambang tidak mempersoalkan kehadiran Jaya Suprana. Ia menjelaskan penggusuran ini sebagai bagian dari operasi kemanusiaan. "Kita malah meningkatkan harkat martabat warga, dengan memindahkannya ke rusunawa,"‎ tandas Bambang.

Relokasi Kampung Pulo

Eksekusi lahan di Kampung Pulo, Jakarta Timur sempat terjadi kericuhan antara warga dengan anggota Satpol PP dan Kepolisian pada Kamis 20 Agustus kemarin. Kemarahan warga berujung pembakaran 1 ekskavator. Mereka tidak mau tempat tinggal mereka digusur. Akibatnya, 27 orang diamankan karena diduga terlibat tindak anarkisme.

Pemprov DKI hari ini kembali melanjutkan eksekusi permukiman di Kampung Pulo. Guna mencegah terjadinya aksi anarkisme seperti Kamis kemarin, Polda Metro Jaya menyiagakan 2.300 aparat keamanan.

Pemprov DKI Jakarta selama ini sudah menyosialisasikan relokasi permukiman di Kampung Pulo sejak setahun lalu. Relokasi ini tak lain untuk normalisasi Kali Ciliwung, guna menangggulangi banjir Jakarta. Upaya persuasif pun sudah dilakukan, seperti menggelar pertemuan dengan perwakilan warga di Balaikota.

Bahkan, Pemprov DKI sudah menuruti kemauan sebagian warga untuk membangun rusun tak jauh dari Kampung Pulo, yakni di kawasan Jatinegara. Pemprov pun memberikan rusun secara cuma-cuma. Rusun ini tidak seperti lainnya, dibangun menyerupai apartemen lengkap dengan elevatornya.

Untuk menempati rusun, warga hanya dikenakan Rp 10 ribu per hari untuk biaya kebersihan dan keamanan. Namun, sebagian warga tetap menolak, dengan alasan tidak mendapat uang ganti rugi yang sesuai, meski mereka tinggal di atas lahan milik negara itu. Sementara sebagian warga Kampung Pulo lainnya sudah menempati rusun. (Rmn/Mut)