BNPT: Pelaku Terorisme Targetkan Rekrut Polisi

Oleh karena itu, butuh pendekatan baru untuk menangkal aksi terorisme di Indonesia.

oleh Zainul Arifin diperbarui 28 Agu 2015, 07:07 WIB
Diterbitkan 28 Agu 2015, 07:07 WIB
20150813-penggeledahan-solo-teroris isis
Densus 88 Antiteror Polri menggeledah sebuah konter pulsa di daerah Sawahan, Keluarahan Sangkrah, Solo, Kamis (13/8/2015). (Liputan6.com/Reza Kuncoro)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut aparat kepolisian menjadi sasaran kelompok radikal di wilayah RI. Kelompok radikal ini ingin polisi menjadi pelaku aksi terorisme. Oleh karena itu, butuh pendekatan baru untuk menangkal aksi terorisme di Tanah Air.
 
"Sekarang polisi juga menjadi incaran teroris. Ini harus diwaspadai oleh semua pihak. Kepolisian sebenarnya punya program deteksi dini menangkal aksi terorisme," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Hamidin dalam dialog menangkal terorisme di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Kamis 27 Agustus 2015.
 
Menurut dia, gerakan dan jaringan terorisme terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalnya, penggunaan teknologi canggih atau senjata kimia yang didapat dengan mengakses informasi dari internet.

Deteksi dini gerakan terorisme pun harus melibatkan semua pihak jika menilik hal tersebut. Terlebih, jenis serangan terorisme juga terus berubah dari waktu ke waktu.

"Semua harus terlibat, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Harus ada kerja sama dan sinergi dengan seluruh elemen TNI. Kalau ada serangan di laut bisa dibantu TNI AL, pembajakan pesawat ada TNI AU dan di darat ada TNI AD," urai Hamidin.
 
Dia mengatakan pendekatan penanganan aksi terorisme juga harus berubah. Pendekatan militeristik ala Orde Lama dan Orde Baru sudah tidak bisa menjadi pola pendekatan utama. Pendekatan hukum dan upaya deradikalisasi ideologi radikal lebih efektif dan mutlak dibutuhkan saat ini.
 
"Pendekatan dengan gaya kekerasan selalu menimbulkan kelompok baru terorisme. Karena itu harus ada pendekatan hukum dan upaya deradikalisasi," papar Hamidin.

Anggota Komisi Hukum DPR RI Achmad Basara yang hadir dalam dialog itu menambahkan, kelompok intelektual harus dilibatkan bersama-sama dalam upaya menangkal aksi terorisme.
 
"Ada sejumlah polisi yang disersi, ternyata terlibat terorisme. Polisi yang ditempa dengan ideologi dan mental yang kuat saja bisa ditembus, apalagi mahasiswa. Kita harus libatkan semua pihak untuk menangkal gerakan terorisme ini," kata Basara. (Bob/Rmn)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya