Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah pernyataan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau Mega turut menikmati sisa kuota haji.
Masinton mengatakan, sebaiknya pria yang akrab disapa SDA itu tak perlu membuat gaduh dan menyeret orang lain atas perbuatan yang ia lakukan.
"Bu Mega tidak terlibat tentang persoalan itu. Kalau sudah 'tenggelam' jangan mengajak orang lain. Apalagi Bu Mega tak ada kaitannya soal itu," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Sementara, politisi PDIP lain, Junimart Girsang, meminta agar awak media langsung menanyakan perihal ini ke Megawati. Sebab, apa yang dikatakan SDA tersebut hanya seorang Presiden ke-5 RI tersebut yang mengetahuinya. "Tanya beliau, saya bukan Ibu Megawati," ujar Junimart.
Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kemeterian Agama Suryadharma Ali menyebut, sisa kuota haji tidak hanya ditawarkan kepada keluarganya. Jatah yang tidak pernah terserap ini juga pernah ditawarkan kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Dalam eksepsi atau nota pembelaan yang dibacakan 3 jam di Pengadilan Tipikor Jakarta, pria yang akrab disapa SDA ini menjelaskan, setiap tahunnya dalam penyelenggaraan haji dipastikan ada kuota yang tidak terserap. Pada 2012, sisa kuota mencapai lebih dari 2 ribu orang.
"Kami kemudian memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, banyak sekali yang menginginkan tapi kuota sangat terbatas, tidak sebanding dengan permintaan," ujar SDA, Senin 7 September 2015.
Dalam nota pembelaan, mantan Ketua Umum PPP ini mengungkapkan orang-orang yang ditawarkan jatah kuota haji tersebut. Di antaranya Ketua Umum PDIPÂ Megawati Soekarnoputri, mantan Ketua MPR Amien Rais, anggota DPR, kementerian dan lembaga, wartawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh publik, bahkan pegawai KPK.
Dijelaskan secara rinci oleh SDA, selain keluarganya yang mendapat jatah 6 orang, almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati mendapat alokasi kuota untuk 50 orang, dan KPK ditawarkan untuk 6 orang.
Namun, SDA menolak anggapan yang menyebut perbuatannya itu telah mengakibatkan jatah kuota haji untuk masyarakat umum berkurang. Menurut dia, penawaran ini tidak mengganggu jatah masyarakat. Sisa kuota haji itu disebabkan adanya jemaah haji yang wafat, sakit keras, hamil serta tidak mampu melunasi sehingga batal berangkat ke Tanah Suci.
"Pemberian sisa kuota haji ini tidak salah sama sekali, karena tidak menggunakan uang negara," kata SDA. (Rmn/Yus)
PDIP Jawab Tudingan SDA soal Tawaran Kuota Haji ke Megawati
Sementara, politisi PDIP lainnya Junimart Girsang meminta agar awak media langsung menanyakan perihal ini ke Megawati.
diperbarui 08 Sep 2015, 18:16 WIBDiterbitkan 08 Sep 2015, 18:16 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Infografis Peta Politik dan Parpol Pemenang di 9 Provinsi Barometer Pilkada Serentak 2024
Kala Putin Akui Trump Cerdas dan Solutif
Leukemia Adalah Kanker Darah: Pahami Gejala, Penyebab, dan Penanganannya
Linkin Park Bakal Gelar Konser Tur di Jakarta 2025, Jadwal Penjualan Tiket Dibagi 3 Sesi
Wall Street Perkasa, Dow Jones Melonjak 200 Poin dan S&P 500 Cetak Rekor
AMI Awards 2024 Perayaan Musik Generasi Baru dengan 62 Kategori Penghargaan
Simak Kumpulan Hoaks Catut Nama Kementan, Jangan Mudah Percaya
Liverpool Siapkan Tawaran Besar untuk Incaran Lama Manchester United
Indonesia Darurat Melawan Judi Online, Perang Besar Harus Dilakukan Segenap Masyarakat
Satu TPS di Tangsel Dijadwalkan Pencoblosan Ulang Besok, Minggu 1 Desember 2024
Sadis! Anak Tega Bunuh Nenek dan Ayah Kandung di Jaksel, Sang Ibu Alami Luka Berat
Gara-gara Trump, Harga Emas Cetak Kinerja Bulanan Terburuk