Sutiyoso: BIN Kekurangan Personel Amankan Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso mengatakan, lembaganya kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan keamanan saat penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.‎ Anggotanya yang ada saat ini tidak akan bisa bekerja maksimal lantaran jumlahnya yang sedikit.

"Saat ini umumnya 1 anggota BIN meng-cover 2 sampai 3 kabupaten kota, itu tidak masuk akal dan pasti tidak maksimal," kata Sutiyoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku rencana untuk menambah personel BIN di seluruh Indonesia dengan merekrut 1.000 orang terhambat, lantaran anggaran BIN yang dikurangi.

Bardasarkan anggaran yang sudah diputuskan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, BIN mendapat kucuran dana sebesar Rp 2,01 triliun. Anggaran tersebut berbeda dengan APBN 2015, di mana BIN mendapat Rp 2,6 triliun.

Namun demikian, dia menegaskan, khusus untuk pengamanan pilkada pihaknya akan menjamin penyelenggaraan pilkada serentak dapat berlangsung aman. Terkait polemik calon tunggal, Bang Yos mengimbau agar seluruh pihak tidak terlalu serius menyikapi persoalan tersebut.

"Sejauh ini untuk pilkada serentak tenang-tenang aja. Kalau suatu saat buntu, lalu ada calon tunggal, ya biasa sajalah ditunda lagi, jangan dianggap suatu yang serius. Yang penting pilkada aman, tertib dan demokratis," ‎tegas Sutiyoso.

BIN Bisa Sinergi

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Tubagus (TB) Hasanudin mengimbau Sutiyoso sebagai Kepala BIN tidak 'berteriak' kekurangan anggaran operasional, karena masih bisa memanfaatkan dana taktis.

"Sebenarnya BIN tidak usah 'teriak-teriak' kurang (anggaran). Yang 'non-budgeter' (dana taktis) aja kan banyak," kata TB Hasanudin.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, pengurangan anggaran tidak hanya dialami BIN, namun terjadi di seluruh lembaga dan kementerian. Dia justru menyarankan agar BIN di bawah kendali Sutiyoso tidak terlampau bersandar pada APBN.

"Jangan terlalu bersandar pada APBN, kan intelijen. Anggaran tahun 2015-2016 itu ada pengurangan, tapi itu semua kementerian dan lembaga," ucap TB Hasanuddin.

Selain itu, dia menyarankan agar BIN bersinergi dengan pihak lain, misalnya dengan perusahaan-perusahaan besar. Menurut dia sinergi itu tidak mengganggu netralitas BIN selama kerjasamanya selektif.

"Harus bersinergi, inisiatif," tandas TB Hasanuddin. (Ado/Ein)