Ahok Jawab 'Sentilan' Menteri Tjahjo soal Hobi Ribut dengan DPRD

Bagi Ahok, perdebatan antara eksekutif dan legislatif lumrah terjadi.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 17 Sep 2015, 09:35 WIB
Diterbitkan 17 Sep 2015, 09:35 WIB
20150729-Ahok
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat menyapa awak media (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 'menyentil' Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tjahjo menilai, pemerintah daerah lain tidak perlu mencontoh Pemprov DKI Jakarta yang gubernur dan DPRD-nya kerap berseteru.

Menanggapi pernyataan itu, Ahok hanya tertawa. Tak seperti yang diungkapkan Tjahjo, menurut suami Veronica Tan itu, hubungannya dengan DPRD DKI Jakarta selama ini baik-baik saja.

"Akur kok, tadi sama Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik) akur," ujar Ahok sambil tersenyum di Balaikota, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Bagi Ahok, perdebatan antara eksekutif dan legislatif lumrah terjadi. Terlebih dalam hal pembahasan APBD. Perlawanan yang dilakukan Ahok terjadi bila ada yang mencoba korupsi. Hal inilah yang terlihat selalu tidak akur.

"Tergantung, kalau akurnya karena sama-sama mau nilep ya enggak akur. Kalau sama-sama oke ya akur," pungkas Ahok.

Sebelumnya, dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2015, Menteri Tjahjo meminta para kepala daerah tidak ikut-ikutan gaduh seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Kepala daerah dan DPRD diharapkan bisa bersinergi satu sama lain.

"Daerah jangan meniru seperti DKI yang ribut terus dengan DPRD-nya. Ini harus disinergikan dalam rangka mengusung kerangka anggaran," kata Tjahjo.

Hubungan Pemprov DKI dengan DPRD 'mentok' pada pembahasan APBD 2015 lalu yang menyebabkan tidak terbitnya Perda APBD 2015. Tidak adanya kesepakatan itu membuat APBD 2015 berakhir menggunakan pergub dengan nilai anggaran sama dengan tahun lalu atau APBD 2014 senilai Rp 69,286 triliun.

Perseteruan berawal dari temuan anggaran siluman di dalam RAPBD DKI mencapai Rp 12,1 triliun. Kedua belah pihak saling melaporkan ke aparat kepolisian. Kementerian Dalam Negeri sempat melakukan mediasi terhadap dua institusi tersebut. Hanya saja, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. (Ndy/Tnt)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya