Ahok Prioritaskan Rusun untuk Warga Bantaran Kali dan Pinggir Rel

Juga untuk warga yang tinggal di bantaran waduk.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 29 Sep 2015, 14:19 WIB
Diterbitkan 29 Sep 2015, 14:19 WIB
20150702-Ahok Resmikan Kegiatan Operasi Pasar Artha Graha Peduli-Jakarta-Ahok 2
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar membereskan pemukiman kumuh. Selain tidak layak huni, risiko kebakaran di daerah inipun cukup besar, seperti yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok belum berniat memindahkan warga korban kebakaran di Tambora ke rumah susun. Saat ini, fokus penataan Ahok ada di bantaran sungai dan waduk.

"Saya tidak prioritaskan mereka untuk pindah ke rusun. Tapi sementara kita lakukan dulu yang di pinggir sungai dan waduk. Itu dulu. Kalau itu sudah beres, baru tahap kedua, di pinggir rel kereta semua kita akan pindahkan juga," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Dia yakin warga Tambora juga tak jauh berbeda dengan warga Kampung Pulo yang menolak dipindahkan ke rumah susun. Tapi, kondisi kumuh itu tidak bisa dibiarkan karena akan membahayakan diri mereka sendiri.

"Kalau Anda bangun rumah dengan kabel yang kecil, pasti kebakar. Kenapa kita dorong orang ke rusun? Gas pun kita dorong pakai pipa, enggak pakai tabung gas. Bahaya-bahaya bisa diminimalisasi. Kalau gang kecil mau nolong juga susah," lanjut Ahok.

Tawaran memang sudah disodorkan kepada para warga. Tak jauh berbeda dengan warga bantaran kali, mereka yang memiliki sertifikat tanah akan diganti 1,5 kali luas tanah yang mereka miliki dengan unit rusun. Misalnya saja warga memiliki 100 meter persegi tanah bersertifikat, pemprov akan mengganti menjadi 150 meter persegi. Bila dibagi dengan unit rusun 30 meter persegi maka warga akan mendapat 5 unit rusun bersertifikat hak milik. Mereka bisa menyewakan ke orang lain. Bila hanya memiliki girik tanah, pemprov akan mengganti dengan 1,2 kali lahan.

"Anda hanya bayar biaya pemeliharaan antara Rp 10-15 ribu per hari. Kami subsidi. Kalau masih enggak mau minta sertifikat kan aneh. Sampai cucu boleh alias diwarisin bapak emak. Dikasih KJP naik bus enggak bayar. Ini penawaran yang enggak ada lagi di dunia seperti ini," jelas Ahok.

"Masih protes enggak ada uang bayarnya? Tahun depan kami bangun vila-vila di Ciangir. Kalau Anda bilang enggak mau kerja, enggak bisa kerja, enggak ada uang, tinggal gratis di Ciangir tiap hari nanem sayur, duduk-duduk lihat kolam. Enggak usah bayar Rp 28 ribu sehari makan enggak usah ngeyel," tukas Ahok. (Bob/Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya