Cerita Anggota DPR asal Jambi soal Dampak Kabut Asap

Liputan6.com, Jakarta - Kabut asap di Provinsi Jambi berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Tak saja menurunkan kualitas kesehatan, perekonomian setempat juga menurun. Belum lagi akses transportasi darat, laut, dan udara yang lumpuh, kian menyulitkan masyarakat Jambi.

Anggota Komisi V DPR RI HA Bakri mengatakan, kerusakan dan kelumpuhan yang terjadi di dapilnya tersebut akibat bencana kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan.

"Aktivitas di Jambi betul-betul lumpuh. Penerbangan lumpuh total. Begitu pula transportasi sungai dan laut lumpuh. Di Jambi ada sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, yang kini airnya mulai menyusut karena kemarau," ungkap Bakri dalam keterangan tertulisnya.

"Jarak pandang yang berkisar 100-200 meter sudah tak layak bagi transportasi darat dan air," sambung dia.

Bakri mengatakan, masyarakat setempat juga mulai kesulitan mendapat air bersih, karena kemarau panjang telah mengeringkan sumber-sumber mata air. Kabut asap yang terjadi saat ini semakin memperparah keadaan.

Masyarakat Jambi, lanjut dia, jadi semakin sengsara dengan dampak kabut asap dan kekeringan ini. Dia menilai, pemerintah belum maksimal menanggulangi bencana asap dan juga kekeringan yang terjadi.

Menurut Bakri, harga komoditas pun merosot tajam. Para petani mengeluhkan kondisi ini. Karet, misalnya, yang dulu Rp 15-20 ribu per kilogram, sekarang hanya Rp 5 ribu. Harga karet yang terjun bebas itu, diperparah dengan menurunnya produksi karet karena kemarau.

"Begitu juga CPO dan sawit jatuh harganya. Yang semula dijual Rp 1.200-1.500, hari ini di tingkat petani hanya berkisar Rp 400-500. Begitu juga dengan produk buah-buahan kian berkurang," ujar politisi PAN ini.

Penanganan Jangka Panjang

Bakri mengimbau, penanggulangan bencana asap tidak saja sekedar memadamkan sumber-sumber api di hutan, tapi juga harus ada penanganan jangka panjang terhadap dampak ISPA yang diderita masyarakat.

Sebagai anggota DPR, kata Bakri, dirinya terus berusaha membantu masyarakat di dapilnya dari bahaya kabut asap dan kekeringan. Walau asap terus menyelimuti langit Jambi, ia mengklaim tak pernah absen turun ke tengah masyarakat mendengar keluh kesah mereka. Termasuk membagikan masker dan memberi pengobatan gratsis.

Bakri menilai, pemerintah sebenarnya sudah bagus dalam menegakkan hukum bagi korporat dan individu yang membakar lahan dan hutan. Tapi, pemerintah belum punya strategi khusus dan jitu, bagaimana menanggulangi kabut asap dengan cepat dan tepat.

Ia menyayangkan, pemerintah terlambat mengerahkan pesawat pemadam kebakaran hutan dan lahan. Mestinya, itu bisa dilakukan jauh-jauh hari. Banyak program jangka panjang yang kelak harus dipikirkan pemerintah pusat dan daerah, seperti kesehatan dan pendidikan.

"Sebagai anggota DPR RI saya tak henti-hentinya mengutarakan soal ini, baik di media massa maupun di DPR. Ke depan pemerintah harus sudah punya strategi menghadapi berbagai masalah akibat kabut asap. Bencana kabut asap ini harus menjadi bencana nasional. Pemerintah jangan hanya sibuk mengurusi ekonomi, asap juga perlu segera ditanggulangi," tandas Bakri. (Rmn/Yus)