Curhat Ahok Terkait Sulitnya Dapatkan Lahan Kemayoran

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku nyaris patah arang dengan nasib lahan di Kemayoran, Jakarta Pusat yang akan dihibahkan ke pemprov DKI. Padahal, lahan itu nantinya akan dibangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Kampung Atlet Asian Games 2018.

Namun, menurut kepala Daerah yang akrab disapa Ahok ini, hibah lahan tersebut terhambat izin dari Komisi II DPR. Ia curiga, mandeknya izin dari Komisi II karena ada peran dari PPK Kemayoran yang sangat ingin wilayah itu digunakan untuk komersil.

"Kalau sebagai komersial, saya sudah katakan kepada PT Jakpro, kami enggak bisa beli kembali. Kalau sebagai rusun, kita bisa beli kembali, ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (7/12/2015).
 
Menurut Ahok, Kalau memang PPK Kemayoran ngotot mempertahankan lahan untuk komersil bisa menggunakan pihak swasta. Tidak mungkin BUMD seperti Jakpro untuk ikut dalam pembangunan itu.

"Tugas saya kan diminta Pak Wapres (Jusuf Kalla), pak Wapres tidak ingin melihat seluruh kawasan Kemayoran jadi komersial. Itu yang Pak Wapres perintahkan," jelas Ahok.

Diajak JK Naik Helikopter

Sebelumnya Ahok ngaku dirinya dai ajak Jusuf Kalla naik helikopter, untuk melihat kondisi pemukiman Jakarta. Lalu, kata Ahok, JK minta kira-kira bisa kawasan miskin yang kumuh didaerah utaa yang semuanya berantakan itu diperbaiki.

"Saya bilang bisa pak, asal ada tanah deket sana, saya bangunin rusun. Nanti saya pindahin. Baru yang udah pindah kosong, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi," ujar Ahok.

Untuk merealisasikan hal itu, Pemprov DKI butuh banyak bank tanah agar bisa memindahkan warga yang tinggal di kawasan kumuh dan di bantaran sungai. Sejauh ini, lahan terdekat dan masih luas di sekitar Tanjung Priok dan Pademangan adalah Kemayoran.

"Terus tempat kumpul masyarakat dimana? Kata Pak Wapres, itu lapangan golf yang main hanya 30 orang sehari. Kamu ubah aja jadi lapangan bola. Bikin taman atau lapangan bola. Sanggup pak, saya bilang, saya sulap," tambah Ahok.

Masalah berikutnya adalah, Ahok tidak bisa lagi menganggarkan proyek pembangunan multi-year karena jabatannya sebagai gubernur berakhir pada Oktober 2017.

"Jadi bagaimana? Ya sudah minta Pak Presiden (Joko Widodo) keluarkan surat BUMN/BUMD bangun sesuai appraisal, dinas boleh beli kembali. Ini untuk mengatasi multi-year yang enggak bisa ‎saya lakukan," tutur Ahok.

"Pak wapres setuju, presiden setuju, keluarkan surat. Makanya kita tugaskan Jakpro untuk membangun. Kami mensubsidi 80%, seperti rusun yang lain. Itu aja sebetulnya," ujar Ahok.