10 Daerah Raih Keterbukaan Informasi Publik, Bagaimana Jakarta?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta. Berbagai kategori terbagi dalam penghargaan ini, termasuk kategori daerah. Nah, DKI Jakarta masuk urutan berapa?

"Peringkat pertama hingga kesepuluh yakni, Aceh (94,111), Jawa Timur (88,639), Kalimantan Timur (81,188), NTB (80,417), Jawa Tengah (74,861), Jawa Barat (72,994), Kalimantan Barat (71,623), Banten (71,172), Sumatera Selatan (70,397), dan DI Yogyakarta (61,206)," ujar Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Hamid Dipo, saat membacakan laporan penghargaan yang akan diberikan Jokowi, Selasa (15/12/2015).

Untuk kategori universitas, secara berturut-turut dari urutan pertama hingga sepuluh yakni, Universitas Brawijaya Malang (nilai keterbukaan informasi 87,861), UGM (77,653), Unpad (62,986), UI (62,796), Institut Teknologi Sepuluh November (45,560), Universitas Sumatera Utara (41,236), Universitas Jambi (36,597), Universitas Lambung Mangkurat (33,875), Universitas Bengkulu (32,833), dan UIN Sunan Gunung Jati (31,039).

Sementara untuk kategori lembaga nonstruktural, peringkat pertama sebagai lembaga dengan keterbukaan informasi, diberikan kepada PPATK (86,750). Posisi kedua dan seterusnya yakni KPU (67,117), KPK (66,850), Dewan Ketahanan Nasional (65,621), KPPU (64,843), Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (53,320), Dewan Pertimbangan Presiden (50,967), Bawaslu (35,924), Dewan Jaminan Sosial Nasional (29,804), dan Komnas HAM (27,746).

Untuk badan pemerintah lembaga negara, kategori lembaga yang dianggap mempunyai komitmen keterbukaan informasi publik peringkat pertama hingga ke sepuluh yakni Arsip Nasional RI (98,056), BKKBN (95,511), Lapan (85,556), Komisi Yudisial (83,779), BPKP (83,382), Bank Indonesia (83,223), Badan Tenaga Nuklir Nasional (80,667), BPK (74,981), Kejaksaan Agung (70,390), dan LIPI (68,327).

Sedangkan untuk kategori kementerian, posisi pertama hingga kesepuluh yakni, pertama Kementerian Keuangan (99,722), Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (94,611), Kementerian Perindustrian (92,153), Kementerian Perhubungan (91,445), Kementerian Kesehatan (89,778), Kementerian Pertanian (87,542), Kementerian Kelautan dan Perikanan (87,417), Kemenkominfo (84,550), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (79,136), dan Kementerian Sekretariat Negara (77,747).

"Dan untuk kategori partai politik, tidak ada pemeringkatan. Posisinya semua sama, yakni Partai Nasional Demokrat, PKB, PAN, PKS, dan Gerindra," kata Dipo.

Dalam sambutannya, usai memberikan penghargaan kepada masing-masing instansi, Jokowi mengatakan u‎ntuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas atau perubahan pola pikir mindset di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik. Namun memerlukan reformasi sistem dan pola kerja.

"Terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau E-government mulai dari E-budgeting, E-procurement, E-audit, E-catalog, sampai cash flow management system dan banyak lagi yang lain-lainnya," ujar Jokowi.
‎
Dengan menggunakan teknologi informasi, kata Presiden, Pemerintah menyediakan berbagai informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya secara cepat.
terang Presiden.
‎
Hubungan antara masyarakat dan pemerintah, kata Jokowi, saat ini sudah berubah. Rakyat menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi, serta interaktif dan responsif dalam merespons keluhan yang disampaikan masyarakat.

"Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat," kata Jokowi.