Liputan6.com, Jakarta - Warga Koja, Jakarta Utara, Yusri Isnaeni (32) menggugat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan dugaan pencemaran nama baik. Namun, dia mengakui Ahok merupakan pemimpin yang cerdas.
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Selain itu, kata Yusri, sikap Ahok yang berani dan tegas kepada jajarannya membuat kinerja PNS DKI Jakarta meningkat.
"Ahok itu orangnya pinter, cerdas dia itu. Ya baguslah keliatannya Jakarta dipegang dia," kata Yusri dihubungi Liputan6.com di Jakarta Utara, Jumat (16/12/2015).
Namun, dia sangat menyayangkan sikap arogan dan kasar Ahok, muncul saat ada warganya yang menemuinya dan ingin minta penjelasan soal program yang tengah dijalankan Pemprov DKI.
Yusri mendukung program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tapi, lanjut dia, Ahok harus tahu keluh kesah warga saat memakainya.
"Enggak bisa kayak gitu (nuduh maling). Jangan mentang-mentang pejabat. Dengarkan dulu lah, saya ini kan warganya. Saya itu kemarin mau protes pas belanja di swalayan keperluan sekolah anak saya. Dan saya terima struk pembayaran dari BCA dan itu kan jadi ada biaya potongan 6 ribu. Kok enggak BRI? Kan kalau satu bank enggak ada potongan," jelas Yusri.
Baca Juga
Menurut dia, tidak pernah ada niatan untuk mencuri dana KJP. Terlebih, dana itu untuk kebutuhan sekolah sang anak.
"KJP atas nama anak saya, saya orangtuanya. Saya aja enggak punya handphone Blackberry. Saya tuh orang susah," ujar Yusri lagi.
Oleh karena itu, dia menegaskan, sekalipun Ahok meminta maaf, proses hukum akan tetap berjalan. Dia mengaku ogah untuk menarik laporan.
"Saya enggak terima pokoknya. Sekalipun Ahok sudah minta maaf saya akan tetap lanjutkan proses hukum. Rp 100 miliar itu tidak sesuai dengan harga diri saya," tutup Yusri.
Advertisement
Sebelumnya, usai mengikuti Rapat Banggar DPRD DKI, Ahok dicegat oleh Yusri dan temannya, Kamis 10 Desember 2015. Ibu-ibu tersebut bertanya tentang KJP yang tidak bisa lagi dicairkan.
Mendengar aduan itu, Ahok justru marah. Sebab, jauh hari dia sudah mengatakan KJP tidak bisa dicairkan untuk menghindari penyelewengan oleh orangtua siswa.
"Saya bingung, Pak Gubernur malah menyalahkan saya. Mungkin Pak Gubernur malu kali ya kenapa saya cerita di umum, harusnya kalau beliau datang ke kantor, ngomong secara lisan dan tidak dibuka untuk umum. Saya ingin ada perubahan mekanisme penggunaan KJP, jangan dipersulit," kata Yusri kala itu.