Panglima TNI Blak-blakan soal Pertahanan di Timur Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyadari lemahnya pertahanan di wilayah timur Indonesia, khususnya pulau-pulau terluar seperti Pulau Lirang, Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Leti dan Pulau Alor. Lemahnya pertahanan disebabkan jumlah personel TNI yang berjaga di wilayah itu minim.

Mengatasi hal itu, TNI berencana menambah jumlah prajurit TNI di wilayah itu. Keputusan diambil setelah Gatot dan stafnya berkunjung ke perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

"Pada saat Timor Timur masih menjadi provinsi Indonesia, pulau terdepan, terluar adalah Timor Timur. Begitu sekarang menjadi Timor Leste, yang merupakan negara tertangga, wilayah terdepan adalah Pulau Lirang, Wetar, Kisar, Pulau Leti dan Alor. Ini yang terlupakan, khususnya di TNI," ujar Gatot di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1/2015).

Gatot menyebutkan, pertahanan di daerah perbatasan itu hanya dijaga 2 anggota TNI Angkatan Laut (AL) dan 2 Babinsa TNI Angkatan Darat (AD). Pengawasan dipersulit dengan minimnya jumlah radar TNI Angkatan Udara (AU) sehingga dikhawatirkan tak akan mampu mempertahankan wilayah bila penyusup memasuki daerah kedaulatan Indonesia. Karena itu, ia menilai gelar kekuatan di wilayah perbatasan itu harus ditingkatkan.

Gatot menambahkan, "Termasuk di Pulau Saumlaki. Ada Satuan Radar, tapi kalau radar di sana menangkap ada pesawat masuk Indonesia, mereka hanya bisa berdoa saja 'Tuhan segeralah mereka keluar'. Karena, kalau melapor ke Kohahudnas dan minta dikirimkan pesawat dari Makassar tidak bisa, jarak capainya tidak bisa."

Meski rencana gelar kemampuan serta kekuatan personel tambahan di sana belum matang, mantan Kepala Staf AD itu ingin terealisasi secepatnya.

"Saya ingin secepatnya, sesegera mungkin (terealisasi gelar kemampuan dan kekuatan personel di perbatasan). Tentunya tidak bisa TNI saja, harus dengan DPR dan Pemerintah," ucap dia.

Selain penambahan personel, Gatot juga menginginkan pembangunan bandara di Pulau Selaru karena TNI AU masih memiliki lahan seluas 1.500 meter persegi di sana. Ia mengatakan, jika sudah ditegaskan kepada warga bahwa lahan tersebut milik militer, pihaknya tinggal menambah panjang landasan sesuai SOP penerbangan.

"Di Pulau Selaru ada bandara punya TNI AU seluas 1.500 meter. Tinggal kita panjangkan lagi. Asal kita mengakui yang 1.500 meter lagi, kepala desa akan memberikan yang 1.500-nya. Apabila sudah dibuat bandara, akan kita gelar lagi karena itu tempat yang kosong," Gatot menjelaskan.