Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo enggan mengomentari sikap Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna yang mengaku menyurati pemerintah karena permasalahan seragam.
Surat tersebut terkait miripnya warna dan desain seragam pegawai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan seragam prajurit TNI AU.
"Saya tidak mau berkomentar yang negatif," kata Gatot di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1/2016).
Dia mengatakan, posisi Kemenkumham, Kemenhub dan TNI sejajar secara hierarki pemerintahan, sehingga korps militer tak memiliki hak mengoreksi 2 kementerian itu.
Tapi secara pribadi, Gatot bangga kemiripan seragam di Kemenkumham dan Kemenhub, karena 2 instansi tersebut ingin berpenampilan seperti anggota TNI.
"Kemenhub, TNI, dan Kemenkumham itu adalah instansi di bawah presiden. Kami, TNI tidak bisa mengoreksi mereka. Bagi saya itu satu kebanggaan instansi lain ingin seperti TNI," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.
Baca Juga
Advertisement
Baca Juga
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dirjen Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenhukam dan Kemenhub menggunakan seragam mirip prajurit TNI AU.
KSAU Marsekal Agus Supriatna mempertanyakan kepada pemerintah, alasan kemiripan seragam lembaga yang berlainan ini bisa terjadi. Ia khawatir masyarakat tidak dapat membedakan mana pegawai kementerian dan prajurit TNI.
"Itu kita sudah buat surat, sudah sampaikan. Segala sesuatu bergantung pada pemerintah. Segala sesuatu ada seragam sendiri-sendiri. Secara kehidupan mungkin ada bangga kali kan," kata Agus di Jakarta, Senin 5 Januari 2016.
Kadispenau Marsekal Pertama TNI Dwi Badarmanto sebelumnya juga mengatakan, guna menghindari masyarakat sipil jadi sasaran kekerasan dalam konflik militer, penggunaan seragam dan atribut mirip militer oleh masyarakat sipil sudah saatnya dihentikan.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.