Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK kembali mendorong 2 kubu yang berseteru di Partai Golkar untuk bersatu. Hal ini disampaikan JK usai bertemu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.
"Saya menanyakan bagaimana dari sisi Menkumham dengan keputusan yang ada itu. Ya, memang pada ujungnya adalah Golkar sendiri sebagaimana yang kita rancang bersatu dulu, menyelesaikan dulu baru kemudian melihatnya ke depan," ujar JK, Kamis (7/1/2016).
JK yang juga mantan ketua umum Golkar ini menyatakan, sesuai Putusan Mahkamah Agung (MA), maka kepengurusan yang diakui seharusnya adalah Golkar Munas Riau. Pernyataan ini pula sebagai respon terhadap pandangan pengacara Golkar Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra.
Baca Juga
"Karena keputusan MA dengan jelas dikatakan bahwa MA menerima sebagian, menolak sebagian. Yang diterima ialah mencabut SK Menkumham yang mengesahkan Ancol. Yang ditolak selebihnya. Artinya yang ditolak ialah pengesahan Bali," kata dia.
Untuk saat ini, JK meminta agar 2 kubu segera membuat Rapimnas sebagai dasar menuju Munas. Hal tersebut baru bisa terwujud jika pucuk pimpinan dari 2 kubu bersatu.
"Ya semua itu bagian yang perlu diselesaikan karena kalau di partainya tidak kompak, otomatis di dalam ada masalah lagi," tutup JK.