Puluhan Warga Kalijodo Mulai Tempati Rusun Marunda

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 80 Kepala Keluarga (KK) di Kalijodo, Jakarta Utara, yang terkena penertiban ruang terbuka hijau (RTH), mendaftarkan diri ke Posko Bantuan Penanganan Warga Kalijodo RW 05 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Mereka mengambil jatah rumah susun (rusun) yang disediakan Pemprov DKI, Minggu (21/2/2016).

Salah satu warga, Nur (47) mengaku sudah memberikan persyaratan pemberian jatah rusun yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke petugas Kelurahan Penjagalan.

"(Keluarga saya) Sudah didata, sudah masuk datanya. Saya ke Marunda, mau ke mana lagi? Padahal jauh itu dari mana-mana," ujar Nur saat hendak menaiki Bus Sekolah yang dialihfungsikan sebagai kendaraan warga Kalijodo yang hendak pindah ke Rusun Marunda, Minggu (21/2/2016).

Nur tak memilih pindah ke rusun hari ini. Ia ikut bersama rombongan warga yang pindah hanya untuk mengadaptasikan dirinya dengan suasana Rusun Marunda. Maklum, Nur menghabiskan seumur hidupnya di Kalijodo. Ia memilih pindah karena dijanjikan oleh petugas kelurahan akan mendapat rusun yang satu blok dengan tetangga-tetangganya semasa di Kalijodo.

"Kalau yang pindah sekarang dapat kunci sekarang tapi nggak bisa satu blok. Nggak bisa milih blok. Kalau saya pindah sekarang, nggak satu blok sama teman-teman, nggak mau ah saya. Kalau nanti katanya bisa satu blok," jelas Nur.

Nur mengaku sudah memantau kondisi Rusun Marunda Sabtu 20 Februari kemarin. Menurut dia, lingkungan di rusun nyaman dan lebih tertib ketimbang di Kalijodo.

Hal itu, kata Nur, bagus untuk pertumbuhan cucu-cucunya. Ia pun tak keberatan jika diminta membayar uang sewa pokok rusun hingga biaya embel-embel dengan total Rp 300 ribu.

"Rusunnya enak, katanya Rp 300 ribu per bulan. Saya mah nggak apa-apa pindah. Asalkan saya dikasih usaha nggak apa-apa bayar. Lingkungannya baik ya buat anak-anak, saya kan sudah bercucu" kata Nur.

Wanita paruh baya yang sehari-hari mencari rejeki dari membuka warung nasi ini menerima tawaran relokasi karena menganggap usahanya akan mati bersamaan dengan penertiban lokalisasi. Para pelangan warung nasi Nur selama ini adalah para PSK dan para pria hidung belang di Kalijodo.

"Saya dagang di dekat jembatan Awang, dagang nasi. Kalau saya tetep dagang di situ, cewek-cewek malem udah nggak ada, kalo ngegantungin sama orang lewat mah nggak ada yang beli," ucap Nur.

Siapkan 5 Bus

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi yang melepas rombongan warga Kalijodo ke Rusun Marunda menyatakan, pihaknya menurunkan 5 bus penumpang dan 2 truk angkut barang milik Satpol PP.

Ia berujar 40 kepala keluarga (KK) dipastikan menempati langsung rusun hari ini dan 40 KK sisanya hanya menyurvei lokasi rusun.

"Hari ini 80 KK (mendaftar), yang 40 KK sudah survei dan sekarang pasti masuk, yang 40 lagi mau survei dulu. Yang hari ini masuk sekalian ikut undian (rusun) hari ini," kata Rustam.

"(Fasilitas transportasi warga) Ada 4 bus sekolah, satu bus Enjoy Jakarta, dan 2 truk angkut Satpol PP," imbuh Rustam.

Rustam menargetkan jumlah warga yang akan direlokasi dari Kalijodo ke Rusun Marunda sebanyak 201 KK.

Ia pun mengimbau warga tak berebut kunci karena berdasarkan data pengelola Rusun Marunda masih ada 350 unit yang masih kosong. Dengan kata lain kapasitas Rusun Marunda masih cukup menampung seluruh warga korban penertiban Ruang Terbuka Hijau Kalijodo.

"Target 201 KK, stok (rusun) yang ada 350, masih cukup. KK yang terdaftar hanya 201. Yang penting jangan lagi mereka diintimidasi, dijanjikan tidak akan digusur, ditakut-takuti. Saya janji akan mengurus masyarakat di sana dalam konteks relokasi. Pemilik kafe yang mau bertahan saya nggak urus deh," ujar Rustam.

Kepentingan warga yang akan dibantu pengurusannya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara adalah data kepindahan domisili (tempat tinggal) di KTP, data kepindahan sekolah warga Kalijodo yang berstatus pelajar serta bantuan usaha warga yang menganggur akibat penertiban.

Warga yang menganggur rencananya akan disalurkan menjadi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan petugas Pelayanan Terpadu Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"KTP-nya kita siapkan, sekolahnya juga. Kalau yang mau bekerja, kita kan ada PKWT dan PPSU, kita saurkan. Misalnya jadi kenek, nama kerennya sekarang on board. Kalau mau usaha, kita kan punya UKM, kan di sana (Rusun Marunda) ada kios, kita bantu fasilitasi, nggak ada tagihan sewa kios, gratis," pungkas Rustam.