Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, surat keputusan perpanjangan kepengurusan‎ Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 adalah langkah tepat mendamaikan kedua pihak yang berkonflik.
Menurut dia, SK itu merupakan titik nol bagi Golkar bersatu.
"Proses kami menerbitkan SK perpanjangan Munas Riau itu untuk kembalikan Golkar ke titik nol. Karena dalam Munas Riau itu ada Ical, ada Agung Laksono, semuanya ada di sana," ujar Yasonna saat berkunjung ke kantor Liputan6 SCTV, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Yasonna menjelaskan, SK itu memang berlaku hanya untuk 6 bulan ke depan sejak dikeluarkan. Namun, dengan durasi waktu tersebut, diharapkan ada rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakri‎e atau Ical dan Agung Laksono. Di mana ujungnya adalah menggelar Munas untuk islah.
Baca Juga
Baca Juga
"SK itu sengaja berlaku 6 bulan dengan maksud mengadakan proses rekonsialiasi menggelar Munas untuk islah," ujar dia.
Menurut dia, pemerintah melalui Kemenkumham senang dengan proses menuju ke sana yang tengah ditempuh Golkar berdasarkan SK tersebut. Mengingat, baik Ical maupun Agung sudah menunjukkan tanda-tanda untuk berdamai dengan menyetujui penyelenggaraan Munas.
"Ini masih dalam proses berjalan. Kita happy, karena proses itu berjalan baik. Ada kesepakatan 2 pihak, Aburizal dan Agung Laksono. Tahapan-tahapan itu sudah mengarah ke sana. Hasil Rapimnas Golkar yang lalu dari kubu Aburizal sudah menerima untuk mengadakan Munas untuk rekonsiliasi," kata menteri asal PDIP ini.
Yasonna mengaku, apa pun hasilnya Munas nanti, pemerintah pasti akan mendukung. Karena, Golkar adalah partai besar yang harus diselesaikan permasalahannya secara bersama-sama.
"Jelas benar pesan kita marilah selesaikan kasus ini bersama-sama untuk kebesaran Golkar. Kalau tak tercapai nanti kita evaluasi lagi," ujar Yasonna.
Advertisement
Â
*** Saksikan Live Gerhana Matahari Total, Rabu 9 Maret 2016 di Liputan6.com, SCTV dan Indosiar pukul 06.00-09.00 WIB.
Klik di sini.