Siapa Pengganti Fahri Hamzah Jadi Wakil Ketua DPR dari PKS?

Dedi Supriadi mengatakan, ‎dalam satu minggu sejak surat pemecatan ditandatangani, partainya akan mengajukan nama pemimpin DPR.

oleh Devira PrastiwiTaufiqurrohman diperbarui 04 Apr 2016, 18:20 WIB
Diterbitkan 04 Apr 2016, 18:20 WIB
20160404-Fahri-Hamzah-Jakarta-JT
Fahri Hamzah memberikan keterangan pers terkait pemecetan dirinya (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera mencari pengganti Fahri Hamzah untuk menempati posisi Wakil Ketua DPR. Ketua Humas DPP PKS Dedi Supriadi mengatakan, ‎dalam satu minggu sejak surat pemecatan ditandatangani, partainya akan mengajukan nama.

"Semua kita jalankan sesuai prosedur yang ada dan menurut tata tertib yang berlaku. Kami punya aturan yang berlaku 7x24 jam untuk mengajukan surat kepada pemimpin DPR, kami akan secepatnya mengirimkannya," kata Dedi di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Namun, ia menambahkan, partainya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mekanisme pergantian kadernya di DPR tersebut.

"Kalau soal pengganti di DPR kami serahkan ke KPU, karena kami berpatokan kepada KPU, bagaimana meminta nama caleg yang berikutnya," ujar dia.

Dedi enggan menjelaskan alasan partainya memecat Fahri Hamzah. Dia menegaskan pemecatan ini juga bisa didapat seluruh kader PKS lainnya jika melanggar ketentuan partai.

"Saya tidak bisa ungkap ke publik, materi-materi itu tidak bisa diungkap," Dedi menandaskan.

PKS memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan partainya. Partai itu kecewa dengan sikap Fahri yang tak sejalan dengan partai.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, sebenarnya dia sudah mewanti-wanti Fahri Hamzah agar bertindak sesuai keputusan partai. Apalagi Fahri menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Setelah memberikan arahan agar bertindak seusai kebijakan partai, kata Sohibul, Fahri mencatat dan menerima masukan tersebut. Ia juga berjanji beradaptasi dengan arahan-arahan itu.

"KMS, WKMS, dan Presiden PKS pun gembira dengan respons Fahri dan optimistis Fahri dapat menjalankan tugasnya sebagai kader PKS dalam posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI sesuai arahan, visi, dan misi partai," kata Sohibul dalam situs resmi PKS.

Namun, berselang tujuh pekan dari 1 September 2015 semenjak Fahri Hamzah mendapat arahan langsung dari pemimpin partai, ujar dia, ternyata pola komunikasi politik Fahri tetap tidak berubah.

Fahri Dapat Dukungan

Dicopotnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari seluruh keanggotaannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cukup menuai banyak simpati. Fahri mengatakan usai beredarnya surat pemecatan dirinya, teman-teman sejawatnya langsung berusaha menghubunginya untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu dikarenakan selama ini banyak teman-teman yang mendukungnya di DPR.

"Kalau selama ini, saya merasa saya bukan orang yang jahat, jadi teman-teman yang mendukung saya selama ini bahkan saya mendapatkan telepon dari ya banyaklah, terutama kader daerah-daerah ibaratnya istilahnya mengirimkan simpati," ucap Fahri di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2016).

"Ada yang mengatakan kami tidak mengerti apa yang terjadi di atas sana tapi simpati kami tidak berhenti bagi kakanda," sambung dia.

Sejak awal menjabat menjadi Wakil Ketua DPR bahkan selama di partai, Fahri mengatakan bukan orang yang punya masalah.

"Jadi saya merasa bukan orang yang punya masalah kan yah, saya enggak pernah nyakitin hati orang, saya enggak pernah merugikan orang. Saya enggak pernah nginjak kaki orang, saya enggak pernah mencuri, saya enggak pernah macam-macamlah," imbuh Fahri.

"Kalau ada orang yang mendukung saya jadi wajar aja. Saya selama ini merasa jadi solidarity maker aja, sehingga pimpinan partai, teman-teman lintas fraksi, bahkan pimpinan-pimpinan partai di luar sana mengontak saya dan memberikan dukungan," lanjut dia.

Ia menjelaskan pula, jika dukungan juga datang dari para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, teman-teman redaktur media, ilmuwan-ilmuwan dari kampus, juga peneliti-peneliti.

"Jadi kalau pimpinan memberi dukungan kepada saya semata-mata karena kami terus terang selama ini membangun solidaritas dan kekompakan di kalangan pimpinan baik di KMP maupun di luar. Saya terus terang KMP dan KIH mengontak saya semuanya untuk memberikan dukungan," kata Fahri.

Komentar Fadli Zon

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon turut menanggapi soal pemecatan rekan sejawatnya Fahri Hamzah dari seluruh keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fadli membantah jika rapat pimpinan (rapim) pada Senin sore tadi bukan membahas soal dipecatnya Fahri Hamzah karena DPR belum menerima surat apa pun dari PKS.

"Tidak ada (rapim terkait pemecatan Fahri) karena belum ada surat masuk. Belum ada sama sekali (surat dari PKS)," ungkap Fadli di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Ia menjelaskan kalau rapim hanya membacakan surat-surat terkait delegasi parlemen lain yang mau datang ke DPR serta agenda-agenda yang akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan rapat paripurna.

Politikus Partai Gerindra ini pun berujar apabila pemecatan Fahri Hamzah dari PKS benar, maka ia akan kaget, apa permasalahan sebenarnya.

"Saya sebagai kolega tentu kaget kalau memang betul ada (Fahri dipecat). Kan kita belum baca (surat pemecatannya). Sebagai seoranf politisi dan kolega kita kaget masalahnya apa," ujar Fadli.

"Setahu sya Pak Fahri tidak ada masalah. Dia cukup vokal, integritas, jujur, dan kalau soal kritik itu hak konstitusional di DPR. Kalau sudah lihat suratnya masuk, kita lihat berbagai perkembangannya," sambung Fadli.

Pertanyakan Latar Belakang Pemecatan

Fadli mempertanyakan apa latar belakang pemecatan Fahri Hamzah karena tidak ada angin dan tidak ada hujan, tetapi malah dipecat.

"Seorang pimpinan DPR baru bisa diberhentikan kalau ada kasus pidana seperti narkoba atau mengundurkan diri. Itu dalam UU disebut. Kemudian juga masalah menyangkut etika," terang Fadli Zon.

Terkait Fahri yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Fadli menegaskan itu merupakan hak setiap orang untuk dapat menempuh langkah hukum.

"Itu hak setiap orang anggota untuk tempuh langkah hukum. Kalau kemudian ada masalah hukum, ya kita tunggu prosesnya sampai ada proses yang inkracht," Fadli Zon menandaskan.

Senada dengan Fadli, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham bahkan sengaja datang ke DPR untuk memberi dukungan kepada Fahri

"Saya tadi mau ketemu Fahri tapi masih rapim, nanti akan ketemu. Saya ingin ketahui dulu, lalu kita berikan dukungan kalau kita tahu. Jadi saya mau ketahui hal itu (pemecatan Fahri)," kata Idrus.

"Saya belum tahu (pemecatan Fahri) makanya mau lihat dulu pertimbangannya apa dan lain-lainnya apa, kita harus lihat dulu. Kita harus menghargai internal partai masing-masing," tutup Idrus Marham.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya