Akbar Tandjung: Iuran Caketum Tak Pernah Ada di Munas Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai iuran miliaran rupiah kepada calon ketua umum (caketum) Golkar tidak tepat. Sudah seharusnya, partai memikirkan pendanaan Munas tanpa harus mewajibkan kepada caketum.

"Pada prinsipnya saya tidak setuju adanya iuran seperti itu. Kalau memang partai mengalami kesulitan, disampaikan saja secara terbuka kesulitannya apa saja, kurangnya berapa banyak, nanti dimintalah, seluruh stakeholder partai untuk ikut memberikan kontribusi dalam mengatasi kesulitan itu," kata Akbar di Dapur Sunda, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 25 April 2016.

Iuran miliaran rupiah kepada para caketum juga bisa berbuntut panjang. Menurut mantan Ketua Umum Golkar itu para caketum bisa dipertanyakan dari mana uang miliaran rupiah yang disumbangkan itu.

"Tidak perlu sampai di charge gitu ya, calon harus menyumbang, apalagi sampai miliaran rupiah. Uang miliaran itu kan banyak, justru kalau memang nanti ada sumbangan miliaran rupiah pada hari H dipertanyakan uang miliaran itu dari mana," imbuh Akbar.

Sepanjang sejarah penyelenggaraan Munas, memang baru kali ini ada wacana iuran wajib bagi para caketum yang mencalonkan diri dalam Munaslub. Justru penyelenggara yang memutar otak untuk mendanai Munas.

"Sepengetahuan saya sih enggak pernah, ‎ zaman Orde Baru apalagi. Zaman saya enggak pernah. Pokoknya kami putar otak lah mencari dana, mencari orang-orang yang bersimpati pada Golkar yang mau membantu mengatasi kesulitan. Dan Alhamdulillah Munaslub berjalan dengan baik," pungkas Akbar.

Unsur Militer

Bakal calon Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan ada 7 program yang akan dijalankan dirinya untuk membawa partai berlambang beringin itu kembali ke posisi puncak di kancah politik.

"Kepemimpinan Golkar ke depan harus berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan. Maka sedikitnya ada tujuh langkah atau program penting yang saya tawarkan dalam konteks kepemimpinan ke depan," ujar Priyo, di Jenggala Center di Jakarta, Senin 25 April 2016.

Program pertama adalah Priyo ingin memasukkan kembali elemen militer dan birokrasi dalam tubuh Golkar.

"Yang saya maksud adalah merangkul purnawirawan polisi dan TNI serta mantan birokrat untuk masuk dalam kepengurusan Golkar. Selain itu juga saya akan mengajak aktivis-aktivis untuk membangun bangsa bersama Golkar," jelas Priyo.

Program kedua, lanjut Priyo, menjaga citra Golkar melalui kepengurusan ke depan dengan cara menginstruksikan seluruh pengurus untuk bisa berhubungan dekat dengan berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, program ketiga yakni menyesuaikan gaya kepemimpinan Golkar agar merakyat dan juga dapat merangkul jiwa muda.

"Semua harus mengingat bahwa karpet merah hanya akan diberikan bagi pemimpin yang merakyat sesuai tren saat ini," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

Kemudian program keempat Priyo mendambakan Kantor Partai Golkar dapat menjadi pusat komando dan pusat penampungan bagi seluruh aspirasi masyarakat. Dia berencana membuka pintu partai selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikam gagasan dan pendapat.

Kelima, pilkada serentak 2017 harus menjadi ajang bagi Golkar untuk meraih kursi kepala daerah agar bisa berkontribusi bagi pembangunan di daerah.

"Keenam, mengedepankan politik luhur dengan tata krama politik yang tidak berorientasi pada kekuasaan melainkan terhadap karya-kekaryaan," papar dia.

Terakhir, Priyo memandang perlu adanya pendistribusian komando partai ke pengurus daerah berkenaan dengan pemilihan kepala daerah.

"Jadi untuk persoalan mengusung kepala daerah tidak mesti komando dari pusat. Saya 17 tahun di parlemen praktis menjadi juru bicara partai dan ini merupakan bagian dari redistribusi komando itu," tandas Priyo.

Munaslub Partai Golkar akan digelar pada Mei 2016 di Bali dengan agenda utama pemilihan ketua umum.