Setnov: Golkar Masih Kaji Ambang Batas Masuk Parlemen

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar belum menentukan sikap terkait parliamentary treshold (PT) atau ambang batas masuk parlemen. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan bahwa ambang batas parlemen sedang dikaji secara internal.

"Sekarang kami sedang mengkaji. Kami tunjuk Pak Idrus Marham (Sekjen Partai Golkar) untuk mengkaji untuk threshold," ujar Setya Novanto di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Ia menuturkan, Golkar ingin tetap memperhatikan kepentingan rakyat dan partai-partai lain. "Kami Partai Golkar tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan negara, kemudian kepentingan rakyat dan partai-partai lain yang akan kita koordinasikan dengan fraksi-fraksi," ujar pria yang kerap disapa Setnov ini.

Setnov enggan menyebutkan angka terkait ambang batas parlemen ini. Meski begitu, diakuinya, Partai Golkar telah memiliki rancangannya sendiri .

"Partai Golkar tentu sudah mempunyai suatu rancangan perhatian yang tinggi untuk bisa memperhatikan ini. Mungkin kami antara 5 sama 7 persen, kami lihat nanti," jelas Setnov.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang menggabungkan 3 undang-undang yaitu Pilpres, Pileg, dan Penyelenggara Pemilu sudah mulai ramai dibahas untuk diberlakukan di Pemilu Serentak 2019.

Salah satu poin krusialnya adalah soal peningkatan parliamentary treshold (PT) sebagai batas minimum partai bisa lolos di parlemen. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat menyatakan partainya menginginkan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 ditingkatkan dari 3,5 persen menjadi 7 persen.

Oleh sebagian kalangan, usulan tersebut dinilai tidak rasional karena terlalu besar. Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ambang batas parlemen penting diterapkan agar tidak terjadi destabilisasi nasional.

Bagi PKB, kata pria yang karib disapa Cak Imin ini, semakin tinggi ambang batas parlemen, maka menjadi semakin baik bagi stabilitas nasional. Maka dari itu, PKB mengusulkan 9 persen.

"Kalau Nasdem usulkan 7 persen kami mendukung tidak hanya 7 persen,  9 persen," tegas Cak Imin.