JK: Potensi Turis Asal China Sangat Besar

Liputan6.com, Jakarta - Kabar serbuan 10 juta tenaga kerja asal Tiongkok mulai meresahkan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menegaskan kerja sama dengan Pemerintah China itu untuk meningkatkan turis, bukan mendatangkan tenaga kerja.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, potensi turis dari China sangat besar. Dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, beberapa kemudahan yang diberikan tentu akan lebih menarik minat turis Tiongkok untuk datang ke Indonesia. Salah satu caranya dengan memberlakukan bebas visa.

"Kalau untuk datang ke Indonesia harus ke Beijing dulu, harus ke Shanghai karena di situ kita punya konsulat dan di Guangdong, itu bayangkan susahnya negeri yang begitu sulit itu. Jadi China karena potensinya besar, juga termasuk bagian dari pada bebas visa di antara 70-an negara itu," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

JK menilai, kebijakan ini memang harus dievaluasi kembali. Jangan sampai negara yang sudah masuk dalam daftar bebas visa malah potensinya kecil untuk mendatangkan wisatawan. Bahkan Indonesia juga harus siap dengan beberapa efek lainnya.

"Apakah itu tadi dikatakan pekerja yang memakai visa turis, sama saja orang Indonesia kena ASEAN bebas visa, orang Indonesia yang kerja ke sana juga sebagian besar memakai visa turis. Jadi bukan hanya orang China, orang kita juga pakai itu, cara itu. Jadi karena itu kita, tapi kita batasi, kita kontrol," jelas JK.

JK menyebut, jumlah pekerja asal China di Indonesia hanya sekitar 17 ribu orang. Bila dibanding pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia mencapai 2 juta orang.

Mungkin, 50 persen di antaranya bekerja dengan paspor turis dan Malaysia tidak keberatan karena memang mereka butuh. Belum lagi pekerja Indonesia di Arab Saudi yang menggunakan visa umrah.

"Jadi memang orang kalau perlu ya kadang-kadang lah tapi paling banyak melanggar justru barangkali kita sehingga banyak dipulangkan. Jadi kalau ada yang melanggar, kita pulangkan juga. Jadi kalau orang China itu yang visa turis kita pulangkan juga, deportasi juga. Sama di Malaysia dipulangkan juga orang Indonesia, di Saudi juga orang Indonesia yang melanggar itu kan," JK memungkas.