Liputan6.com, Jakarta Memasuki era digital, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah siap dengan serangkaian kebijakan yang terintergrasi secara mobile. Kebijakan itu diluncurkan demi mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi dan gaya hidup masyarakat Jakarta yang semakin tidak dapat dipisahkan dari gawai yang selalu berada di genggamannya.
Di era maju ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur petahana telah menciptakan reformasi birokrasi, mereka meng-update pola birokrasi konvensional menjadi kekinian, dengan menghadirkan konsep Jakarta Smart City. Jakarta Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat lebih baik, dengan itu pelayanan untuk masyarakat dapat lebih dekat dirasakan masyarakat, bahkan berada dalam genggaman mereka.
Selain itu, masyarakat juga dapat dengan mudah berpartisipasi langsung menyampaikan kritik dan masukan atas kinerja pemerintah dalam rangka menciptakan good government, memanfaatkan data dan aplikasi berbasis internet melalui gawai yang mereka miliki.
Advertisement
Jakarta Smart City memiliki 6 Indikator yaitu Smart Governance (pemerintah transparan, informative dan responsive), Smart Economy (menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan semangat inovasi), Smart People (peningkatan Sumber Daya Manusia dan fasolitas hidup layak), Smart Mobility (penyediaan system transportasi dan infrastruktur) dan Smart Environment ( manajemen sumber daya alam yang ramah lingkungan ), serta Smart Living (mewujudkan kota sehat dan layak huni).
Keenam indikator tersebut menjadi basis untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kemajuan bagi Jakarta. Demi menjamin kebelangsungan kemajuan Jakarta yang terpadu, pasangan calon Petahana telah berhasil membangun command center sebagai pusat integrasi teknologi.
Command Center yang dibangun oleh Basuki-Djarot telah berfungsi untuk melakukan pengawasan petugas, laporan masyarakat, pencarian lokasi busway, mengontrol aset Pemda, serta percepatan penanganan laporan warga melalui aplikasi Qlue.
Memberlakukan sistem open data pemerintah. Melalui open data, Basuki -Djarot memberikan akses pada warga untuk melihat berbagai data tentang APBD, zonasi, lelang, dan sebagainya. Dengan itu warga mendapatkan informasi mengenai pemerintah, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Kedepannya Basuki-Djarot akan mengupayakan menciptakan dan menyempurnakan aplikasi-aplikasi berbasis IT. Memasang 8.000 CCTV yang terintegrasi dengan Jakarta Smart City Lounge agar pengawasan wilayah dapat dilakukan dengan optimal. CCTV dapat menjadi kepanjangan mata dari pemerintah DKI untuk memastikan bahwa kehidupan warga berjalan dengan aman dan nyaman. Sistem ini akan terintegrasi dengan teknologi Jakarta Smart City lainnya.
Selain itu, Petahana juga mendorong investasi pembangunan Fiber Optic (FO) agar infrastruktur teknologi Jakarta setara dengan kota-kota maju di Asia Tenggara. Dengan pemasangan FO, akses Internet di Jakarta akan menjadi semakin stabil dan cepat. Untuk kemudahan bertransaksi non-tunai, Jakarta telah siap mewujudkan cashless society melalui Kartu JakartaOne.
Kartu JakartaOne dapat mendorong transaksi non-tunai di berbagai penyedia layanan publik maupun komersial. Hal ini dapat mendidik warga Jakarta untuk lebih hemat, sekaligus membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat dengan kondisi masyarakat Jakarta lewat analisis data yang tersedia.
Jakarta sungguh berbenah menyongsong kemajuan zaman di era digital ini, setiap lapisan baik masyarakat dan pemerintahan tidak boleh Gaptek, agar tidak gugup dan gagap menghadapi pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Siap lapisan harus mampu memanfaatkan kemajuan secara optimal, demi Jakarta yang lebih baik.
(*)
Â
Â