Zulkifli Hasan: Sistem Lapas di Indonesia Perlu Dievaluasi

Zulkifli Hasan juga menegaskan yang penting sistem menghukum yang ada ini harus dievaluasi.

oleh Andrie Harianto diperbarui 11 Apr 2017, 05:40 WIB
Diterbitkan 11 Apr 2017, 05:40 WIB
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR memaparkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukam) sedang mengkaji kemungkinan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dikelola oleh swasta.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku tak paham dengan hal tersebut. Namun begitu, dia menegaskan yang penting sistem menghukum yang ada ini harus dievaluasi.

Sebab, kata Zulkifli, kalau sistem hukum masih seperti sekarang, semua orang dipenjarakan maka betapa pun hebatnnya penjara tak akan muat.

"Sekarang ini rata-rata penjara telah melebihi kapasitas. Misalnya kapasitas 1.000 diisi 3.000, atau kapasitas 3.000 diisi 11.000," ujar dia di Bandung, Senin 10 April 2017.

Begitu pula dengan sistem lapas saat ini. Kalau seseorang dihukum di lapas sekarang, saat keluar penjara dia malah naik pangkatnya.

"Kalau dia korban narkoba, begitu keluar dari lapas malah jadi pengedar. Bukannya sadar. Karena itu perlu dievaluasi," kata Zulkifli Hasan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya