Menaker: Isi May Day dengan Kegiatan Menarik bagi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei yang selama ini identik dengan aksi unjuk rasa yang terkesan negatif dapat diubah menjadi sebuah perayaan semacam karnaval agar citra pergerakan buruh menjadi lebih positif dan menarik.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan perayaan May Day dalam bentuk karnaval bisa mengundang antusiasme masyarakat. Apalagi, pemerintah telah menetapkan bahwa 1 Mei adalah Hari Libur Nasional.

“Dengan demikian, perayaan May Day yang diisi dengan kegiatan positif dan menarik bagi masyarakat justru sangat sangat diperlukan,” ujar Hanif Dhakiri.

Menurut Menaker, memperingati May Day dengan citra positif seperti karnaval budaya sangat menarik dengan mengurangi sisi orasinya.

“Bagus sekali misalnya dengan ada kegiatan pertunjukan olah raga dan seni, termasuk pencak silat, yang di dalamnya bisa diselipkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh buruh,” ujar Hanif.

Menaker berharap buruh dapat memanfaatkan May Day sebagai momentum untuk meningkatkan reputasi pergerakan buruh agar menjadi popular dan lebih kuat.

“Manfaatkanlah May Day untuk meningkatkan reputasi dan gerakan buruh. Apalagi saat ini ada kecenderungan partisipasi buruh dalam serikat pekerja/serikat buruh menurun,” ujarnya.

Saat ini, partisipasi buruh dalam serikat tercatat 2,7 juta orang, turun dari 3,4 juta orang. Padahal pada awal era reformasi, menurut Menaker, partisipasi buruh pernah mencapai 8 juta-9 juta orang.

“Jumlah Serikat Pekerja di tingkat perusahaan juga turun, dari 14 ribuan menjadi sekitar tujuh ribuan,” kata Menaker.

Menaker juga mengajak buruh untuk mengubah paradigma lama, yaitu paradigma yang selalu memperhadapkan perjuangan buruh untuk melawan pemerintah dan dunia usaha.

"Selama ini saya melihat gerakan buruh selalu dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Gerakan buruh selalu dihadapkan dengan dunia usaha," ujar Hanif.

Menaker Hanif menilai, idealnya pergerakan buruh beralih dari paradigma berhadap-hadapan menjadi paradigma kerja sama. Apalagi, menurut Menaker, pemerintah ingin mendorong percepatan transformasi dari paradigma yang berhadap-hadapan kepada paradigma kerja sama.

“Dengan paradigma kerja sama maka buruh bisa mengambil peranan yang lebih dalam ikut menentukan arah kebijakan pemerintah. Bagaimana buruh bisa mengambil peranan yang lebih untuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah," kata Hanif.

(*)