Dirjen Otda: Pergantian SKPD Harus Ada Izin Mendagri

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan akan ada perombakan pejabat setelah pelantikan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta yang baru pada Oktober 2017.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui adanya rencana pergantian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. Namun, dia mengingatkan hal itu harus seizin Kementerian Dalam Negeri.

Terkait hal itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono membenarkan hal itu.

"Iya, benar itu seharusnya (seizin Mendagri)," kata Sumarsono kepada Liputan6.com, Jumat (28/4/2017).

Menurut dia, bukan hanya seizin Mendagri, tapi juga bisa menolak rekomendasi tersebut. "Iya bisa menolak (permintaan SKPD)," tandas Sumarsono.

Tak Usah Khawatir

Sementara itu, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meyakinkan jajaran SKPD untuk tidak khawatir dengan isu perombakan saat ia terpilih. Dia mengatakan, akan tetap mengajak jajaran tersebut optimistis dengan kepemimpinannya nanti.

"Kita sekarang ini yakin bahwa mungkin ada waswas di birokrasi. Kami ingin menyampaikan pesan, tidak perlu waswas. Kami adalah tipe kepemimpinan yang mengayomi. Siapa yang berprestasi pasti akan mendapatkan tempat. Dan jangan khawatir bahwa kita nggak ujug-ujug (tiba-tiba) bawa dari luar seperti itu," kata Sandi.

Pria yang akrab disapa Sandi ini mencontohkan kepemimpinan pasangannya Anies Baswedan di Kemendikbud. Dia menyebut, Anies berhasil membawa kementerian tanpa ada perombakan staf SKPD secara berlebihan.

"Kita adalah tipe pemimpin yang waktu Mas Anies memimpin Kemendikbud, dia bukan tipe yang membawa pasukan dari luar. Saya juga dari dunia usaha, saya membangun usaha saya selalu menggunakan SDM yang sudah ada dan the right man and the right place juga kita pegang koridor itu," tandas Sandiaga Uno.