Akbar Tandjung: Elektabilitas Golkar Sekarang Menurun lagi

Menurut Akbar Tandjung, kondisi ini sangat berbahaya untuk Golkar dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 21 Mei 2017, 18:28 WIB
Diterbitkan 21 Mei 2017, 18:28 WIB
Akbar Tandjung
Akbar Tandjung nilai elektabilitas Golkar di bawah Setya Novanto merosot. (Liputan6.com/Nafiysul Qodar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyoroti kepemimpinan Setya Novanto. Akbar menilai, elektabilitas Partai Golkar kian melorot di bawah kepemimpinan Novanto.

Menurut dia, kondisi ini sangat berbahaya untuk Golkar dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang.

"Elektabilitas Golkar menurun lagi, saya tidak mau bicara berapa penurunannya, tapi saya melihat terjadi penurunan," ujar Akbar Tandjung dalam diskusi bertajuk 'Refleksi 1 Tahun Partai Golkar Kepemimpinan Setya Novanto' di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar di bawah kepemimpinan Novanto merosot. Salah satunya yakni berkaitan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi yang menyandung sang ketua umum.

"Apa lagi kita tahu soal persidangan kasus e-KTP yang menyebut-nyebut nama Novanto. Di mana dia juga sudah dicekal. Ini sangat mempengaruhi," ucap dia.

Selain itu, Akbar juga menyoroti konsolidasi yang dilakukan Novanto selama memimpin Partai Golkar. Menurut dia, konsolidasi yang dilakukan Novanto sejauh ini masih kurang maksimal.

"Bisa dibilang konsolidasi selama setahun ini (kepemimpinan Novanto) belum berjalan. Novanto memang sering ke daerah, tapi konsolidasinya saya melihat belum maksimal," kata Akbar.

Akbar mengungkapkan beberapa bukti yang secara kasat mata bisa dilihat dan membuktikan pernyataannya tersebut. Salah satunya adalah masih adanya Ketua DPD Golkar yang diduduki oleh pelaksana tugas (Plt).

"Masih adanya Plt ini menunjukkan bahwa tidak adanya konsolidasi," jelas dia.

Meski begitu, Akbar tetap berharap Novanto tidak terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Dengan begitu, Novanto diharapkan bisa fokus menunaikan tugasnya dengan baik sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Mudah-mudahan saja tidak terjadi pada Novanto, sehingga momentum yang masih ada ini digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan langkah baru menghadapi agenda politik ke depan yang puncaknya di 2019," demikian Akbar Tandjung.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya