JK: Atasi Masalah Jakarta Bukan dengan Pindah Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain, salah satunya Palangkaraya di Kalimantan Tengah, terus bergulir. Pemerataan perekonomian dari Jawa ke luar Jawa, banjir, dan kemacetan, menjadi beberapa pertimbangan perlunya memindahkan ibu kota yang kini tengah dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Bappenas pernah menyebut salah satu indikator pindahnya Ibu Kota ialah Jakarta saat ini sudah macet parah. Selain itu, muka tanah juga terus mengalami penurunan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau akrab disapa JK mengatakan, jika alasannya dipindah karena macet, sebaiknya diurungkan niat tersebut. Karena menurut dia, itu tidak tepat.

"Jangan karena alasannya macet itu kita mau pindah, jangan. Kalau macet ya selesaikan macetnya, bukan selesaikan ibu kotanya," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Dia mengatakan, seharusnya segera mempercepat pembangunan MRT dan LRT. Selain itu juga, harus segera perbanyak kendaraan umum massal yang memadai.

"Perbaiki dan percepat MRT, LRT, percepat bus (angkutan umum)," kata JK.

Dia menuturkan, jika masalah karena banjir. Juga harus dicari solusinya. Dengan pindah, tanpa memperbaiki maka Jakarta akan tetap banjir.

"Kalau banjir ya perbaiki drainase. Karena kalau pindah pun pasti tetap banjir juga, kalau kita tidak perbaiki drainase dengan cepat," ungkap JK.

Butuh 10 Tahun

JK menyatakan tak mudah memindahkan ibu kota. Bahkan dia menyebut butuh waktu 10 tahun lebih.

"Wah itu butuh persiapan. Negara-negara lain itu butuh persiapan lama. 10 tahun persiapannya. Karena kita tidak bisa pindah sebelum semua lengkap. Tidak mungkin hanya 2 departemen saja yang pindah ke sana, ke Kalimantan. Enggak mungkin lah. Mesti lengkap betul, baru pindah. Karena saling berhubungan pemerintah ini," kata JK.

Dia menyebut DPR juga harus ikut pindah, kalau memang ibu kota jadi digeser. Pasalnya bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, jika saling berjauhan.

"DPR mesti pindah. Karena bagaimana kalau tidak pindah? Kalau ada jajak pendapat, hiring (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR, menterinya ada di sana bagaimana? Jadi mesti lengkap, baru bisa pindah," tegas JK.

Karena itu, dia kembali menegaskan, butuh waktu lama untuk memindahkan ibu kota. Bahkan dirinya menuturkan, jika  Indonesia mencontoh bagaimana Malaysia, justru bisa lebih mudah.

"Malaysia hanya pindah 30 Kilo (KM) dari ibu kota. Tapi yang pindah hanya kantor Kementerian. DPR tetap di Kuala Lumpur, Angkatan Bersenjata di Kuala Lumpur. Yang lain-lain, Mahkamah Agung tetap di Kuala Lumpur. Hanya Perdana Menteri dan Menteri-menterinya saja. Nah itu jauh lebih mudah," JK memungkas.


Saksikan video menarik di bawah ini: