Alasan Djarot Ngotot Ingin Sertifikat Monas Dipegang Pemprov DKI

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta ngotot ingin memegang sertifikat Monumen Nasional (Monas). Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat beralasan hal itu akan memudahkan pengajuan anggaran perawatan di APBD.

"Kenapa kok saya sampaikan atas nama pemprov? Supaya pemprov bisa membiayai perawatannya dan pelestariannya dari APBD. Kalau itu masuk atas pemerintah pusat Setneg, Pemprov enggak bisa dong (anggarkan)," ucapnya di Kawasan Ancol, Rabu (23/8/2017).

Monas baru memiliki sertifikat beberapa waktu lalu. Pemegang sertifikat Monas saat ini masih tarik-ulur antara Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pemprov DKI Jakarta.

Kemensetneg belum bersedia melepas begitu saja sertifikat Monas pada DKI. Kemensetneg berargumen Monas merupakan aset pemerintah pusat.

Djarot mengungkapkan, selama ini Monas dipelihara oleh Pemprov DKI. Ia khawatir bila sertifikat dipegang Kemensetneg, sementara pembiayaan dari APBD DKI akan menjadi temuan saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Djarot juga mengatakan tidak ada salahnya Pemprov DKI merawat Monas. Terlebih, Pemprof DKI juga merupakan bagian dari pemerintah.

"Pemprov apa bukan bagian dari negara? Ya toh? Pemerintah adalah manifestasi negara. Kalau diserahkan kepada pemerintah, pengelolaannya perawatannya tapi milik negara. Kalau milik negara tidak bisa dipindahtangankan ke yang lain," kata Djarot.

Selain itu, mantan Wali Kota Blitar itu menyebut, banyak aset di bawah Setneg yang tidak dirawat dengan baik. Ia mencontohkan Gedung Pola.

"Saya bilang waktu itu ada banyak aset Setneg tak dirawat dengan baik. Contoh Gedung Pola. Saya sudah bilang mohon Gedung Pola diserahkan kepada kami untuk kita revitalisasi. Sayang dong," imbuh Djarot.

Menteri Sekertaris Negara Pratikno sendiri belum bisa memastikan siapa yang akan berwenang terhadap Monas. Persoalan itu, menurutnya, masih dalam pembahasan.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal bahwa Monas akan menjadi aset yang dikuasai pemerintah pusat.

"Kalau kita lihat sejarah, ini kan namanya Monas, Monumen Nasional, bukan Monumen DKI kan? Walaupun menjadi ikon DKI. DKI kan juga pemerintah," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini: