Golkar Segera Cari Ketua Umum Pengganti Setya Novanto?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tersandung kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Oleh karena itu, beberapa politikus Golkar berharap Setya turun dari jabatannya.

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, Setya tidak perlu lagi menjabat sebagai ketua umum.

Sebab, kata dia, Setya kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, sehingga membuat elektabilitas Golkar merosot.

"Saya prediksi sebelum 20 Oktober, di Golkar sudah lahir pengurus baru," ujar Yorrys di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Dia mengaku, 20 Oktober juga bertepatan dengan ulang tahun Golkar, sehingga perlu ada ketua umum baru yang bisa menggantikan Setya Novanto.

"Kan 20 Oktober itu juga ulang tahun Partai Golkar," ucap dia.

Namun, kata Yorrys, sebelum 20 Oktober, pihaknya akan lebih dahulu mengusulkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

"Iya Plt, satu bulan paling lama," ucap dia.

Bilamana Setya Novanto tidak bersedia mundur, Yorrys menegaskan, Ketua DPR itu tidak bisa berbuat banyak. Apalagi keputusan pergantian posisi ketua umum sudah berdasarkan keinginan kader partai.

"Memang dia siapa? Ini kan sudah kolektif kolegial," tegas dia dengan nada meninggi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Menurut Yorrys, mengganti posisi Setya adalah jalan satu-satunya untuk bisa mengembalikan elektabilitas Golkar.

"Semenjak Novanto terseret dalam kasus dugaan korupsi e-KTP‎, Partai Golkar citra dan elektabilitasnya turun. Ini adalah untuk mengatasi persoalan menaikkan elektabilitas Partai Golkar," Yorrys menandaskan.

Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar yang diketuai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus memaparkan hasil survei elektabilitas Golkar.

Hasil survei menyebutkan, elektabilitas Partai Golkar menurun karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi, di antaranya mengusulkan agar Setya Novanto mundur dari jabatan ketua umum.