Jokowi: Jangan Buat Pernyataan yang Bikin Masyarakat Bingung

Jokowi mengingatkan menteri dan pimpinan lembaga menjaga kondusivitas menjelang tahun politik.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 02 Okt 2017, 15:49 WIB
Diterbitkan 02 Okt 2017, 15:49 WIB
Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden, Jusuf Kalla memberi keterangan kepada awak media usai melakukan upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Halaman Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Minggu (1/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Ia mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga untuk tidak sembarang membuat pernyataan.

Terlebih bila pernyataan tersebut dapat membuat kegaduhan di masyarakat.

"Politik harus kondusif, jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat bingung dan khawatir," ujar Jokowi di Kompeks Istana Negara Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Dia meminta agar masalah antara kementerian dan lembaga segera diselesaikan di tingkat menteri koordinator. Apabila tidak selesai di tingkat menteri koordinator, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden.

"Semua permasalahan antarlembaga dan kementerian, selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat Menko, belum selesai juga ditingkat Wapres. Belum selesai, bisa ke saya," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan bahwa 2018 adalah tahun politik. Pada 2018, akan terjadi pileg hingga pilpres. Untuk itu, Jokowi menegaskan jangan sampai ada kontroversi.

"Perlu saya ingatkan 2018 sudah tahun politik. Ada pilkada, ada tahapan pileg, pilpres sudah masuk. Oleh sebab itu, jangan melakukan hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dan kontroversi," pungkas Jokowi.

 

 

Fokus Tugas

Sebagai kepala pemerintahan di Indonesia, Jokowi meminta para menteri dan pimpinan lembaga fokus pada tugas masing-masing.

"Terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi. Tingkatkan kinerja-kinerja kita, tingkatkan prestasi kita," tutur Jokowi.

Selain menteri-menteri, rapat kabinet ini juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Nama terakhir sempat memicu kontroversi ketika menyebut soal indikasi impor lima ribu senjata ilegal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya