Menhan: Presiden Sudah Tegur Panglima TNI Terkait Isu Senjata

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Presiden Jokowi telah memanggil dan menegur Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Ini terkait polemik soal isu pengadaan 5.000 senjata.

"Saya rasa sudah (Jokowi tegur Gatot). Kan beliau dipanggil, Menkopolhukam sudah dipanggil, saya enggak. Pastilah ada dikasih tahulah. Saya juga sering juga dikasih tahu," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Menurut dia, Jokowi berpesan agar tidak ada lagi kegaduhan yang terjadi di Kabinet Kerja. Terlebih, jika kegaduhan tersebut bersifat politis.

"Kalau di luar orang politik segala macam maklumlah. Tapi di dalam lingkaran kabinet enggak boleh," ucap Ryamizard.

Seperti diberitakan sebelumnya, isu 5000 senjata mencuat dari ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Saat itu, Gatot menyebut ada institusi yang hendak menyuplai senjata tersebut secara ilegal.

Sontak, pernyataan ini membuat gempar seiring isu paham komunis yang berkembang dan menimbulkan spekulasi publik tentang kebangkitan PKI. Wiranto sendiri sudah menjelaskan bahwa kabar ribuan senjata tak bertuan tidak benar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Partai Demokrat menilai penjelasan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal impor senjata oleh institusi nonmiliter berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam Wiranto. Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta amunisinya yang dipesan Brimob juga dianggap tidak konsisten dan berubah-ubah.

"Keadaan ini tentu akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 1 September 2017.

Ia pun menyarankan agar pemerintah mengelola isu senjata impor ini secara utuh dan terbuka kepada rakyat. Ke depannya, jika ada permasalahan serupa, diharapkan bisa diselesaikan di internal kabinet sehingga tidak menimbulkan ketidaktenangan yang tak perlu di kalangan masyarakat.

"Di masa depan, diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional. Kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah," kata Hinca.