Penjelasan Plt Sekjen DPR Soal Dana Konsultasi Rp 601 M

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas Sekjen DPR Damayanti mengakui, pihaknya menyediakan dana Rp 601 miliar untuk perencanaan gedung baru DPR. Dana itu baru akan disediakan tahun depan.

"Ada dana tahun depan Rp 601 miliar buat gedung," kata Damayanti kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Namun, Damayanti menegaskan, dana sebesar itu bukan hanya untuk biaya konsultasi pembangunan gedung baru DPR.

"Kan ada biaya untuk perencanaan, managemen konstruksi dan lainnya. Itu buat itu, nggak pure perencanaan," kata dia.

Sebab, kata dia, membangun gedung baru DPR tak sama dengan membangun rumah. Sehingga membutuhkan perencanaan yang matang. Namun begitu Damayanti mengaku tak mengetahui rincian dana tersebut.

"Untuk jadwal pembangunan (gedung baru) belum tahu. Itu (dana) buat apa saya juga nggak tahu rinciannya," kata dia.

Damayanti pun menegaskan, dana sebesar Rp 601 miliar itu hanya berstatus pagu anggaran.

"Jadi belum tentu dipakai semua dananya," tandas Damayanti.

DPR mendapatkan anggaran Rp 601 miliar untuk penataan kawasan parlemen dalam APBN 2018 yang disahkan Rabu, 25 Oktober 2017 lalu.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut, besarnya anggaran tersebut baru sebatas untuk perencanaan saja.

"Pemerintah sudah ada anggaran Rp 601 miliar dikhususkan untuk perencanaan saja," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.

Dia menegaskan, anggaran tersebut bukan hanya untuk pembangunan gedung di parlemen. Akan tetapi, kata Agus, agar kompleks Parlemen Senayan ini menjadi lebih tertata lagi.

"Karena nantinya itu tidak khusus untuk pembangunan gedung, tapi alun-alun demokrasi, DPD, dan DPR. Sehingga Kompleks Parlemen tertata dengan perencanaan yang matang. Ini khusus untuk perencanaan," ucap Agus.

Saksikan video di bawah ini: