Dedi Mulyadi Ungkap Pesan JK untuk Perubahan Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan wejangan para sesepuh Partai Golkar untuk perubahan partai berlambang pohon beringin tersebut. Partai Golkar tengah dilanda prahara setelah ketua umumnya, Setya Novanto tersangkut kasus hukum dan harus ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Dedi, Jusuf Kalla sebagai salah satu sesepuh telah meminta kepada pengurus dan kader di daerah agar mendorong perubahan kepemimpinan partai di tingkat pusat. Permintaan ini menyusul fenomena kemerosotan elektabilitas Partai Golkar sebagai efek domino dari kasus yang tengah mendera Setya Novanto.

"Ya beliau (Jusuf Kalla) berpesan agar perubahan harus dilakukan. Ini juga disepakati oleh para sesepuh Golkar yang lain seperti Pak Agung Laksono dan Pak Abu Rizal Bakrie. Masa sih kita ada di peringkat 4 atau 5, kita harus peringkat 2 lah," jelas Dedi Mulyadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Pesan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut menurut Dedi, disambut para pengurus di daerah mulai dari DPD Provinsi sampai Kecamatan. Mayoritas, kata dia, tidak menginginkan status quo dalam partai yang baru saja mengadakan rapat pleno penunjukan Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum tersebut.

"Ya siapa sih yang tidak ingin partainya menjadi baik. Semua ingin perubahan tentunya, tinggal perubahan ini harus dituangkan melalui gerakan yang konstitusional sesuai dengan mekanisme partai," kata Bupati Purwakarta itu.

Mayoritas pimpinan Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar tingkat Provinsi sudah menggelar pertemuan tertutup di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin 19 November malam. Pertemuan ini digelar dalam rangka menyikapi kondisi Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto yang tidak bisa menjalankan tugas kepartaian karena ditahan oleh KPK.

Secara teknis, menurut Dedi, tahapan menuju pembaharuan kepemimpinan Partai Golkar harus dimulai pada awal Desember. Ini berkaitan dengan agenda politik yang mendesak pada awal Januari 2018 yakni dimulainya rangkaian Pilkada serentak.

"Idealnya awal Desember tahapan pembicaraan DPP dan DPD tingkat Provinsi harus sudah dimulai. Kalau menurut Pak Agung Laksono kan akhir Desember, saya kira terlalu sempit waktu kita untuk mengonsolidasikan diri jelang Pilkada serentak yang dimulai awal Januari 2018," Dedi memungkas.