Sandi Tutup Peluang Penambahan Pedagang di Tenda Tanah Abang

Liputan6.com, Jakarta Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang masih banyak yang protes lantaran tidak bisa ikut berjualan di tenda yang digelar di jalan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan tidak ada lagi kuota atau penambahan tenda PKL yang berjualan di Jalan Tanah Abang.

Menurut dia, yang saat ini berjualan di tenda adalah pedagang di Tanah Abang yang sebelumnya sudah terdata. "Kalau yang tenda sudah di-lock. Karena itu waktu dulu selama kita sosialisasi mereka yang terdata jualan di situ," kata Sandi di Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (27/12/2017).

Meski begitu, Sandi mengaku akan membuka peluang lokasi baru bagi pedagang yang ingin tetap berjualan di kawasan Tanah Abang.

Untuk saat ini, hasil koordinasinya dengan pihak PD Pasar Jaya, lokasi yang terbuka bagi pedagang ada di blok-blok Pasar Tanah Abang.

"Ke depan kita akan lihat yang sekarang ini tidak terakomodasi. Sesuai dengan pemikiran kita dengan Pak Arief dari PD Pasar Jaya adalah bagaimana untuk menempatkan mereka di blok-blok tersebut, termasuk Blok G. Tetapi karena mereka sudah katakan kalau Blok G itu sepi, kita lagi cari intervensinya secara temporer," dia membeberkan.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Gubernur Jakarta Anies Baswedan seharusnya meniru Presiden Jokowi saat dia memimpin Ibu Kota. Khususnya, dalam menata Pasar Tanah Abang.

Edi menilai, Jokowi memperlakukan fasilitas berfungsi sebagaimana seharusnya. Hal itu dianggapnya berhasil.

"Saat itu, PKL dipaksa masuk ke Blok G. Ini menimbang karena Pasar Tanah Abang merupakan ikon pasar tradisional yang terkenal di sejumlah negara. Ketertiban menjadi faktor utama," ucap Prasetio dalam keterangannya, Minggu (24/12/2017).

Dia menuturkan, Jokowi saat itu berhasil membuat Kawasan Tanah Abang lebih rapi dan nyaman bagi pejalan kaki. Alhasil, jumlah kunjungan terdongkrak.

Lalu lintas pun terdampak menjadi lebih lancar. Edi menegaskan, Kawasan Tanah Abang tetap tertata sampai era Gubernur Ahok.

Hal itu berbeda dengan kebijakan yang diambil Anies-Sandi baru-baru ini. Konsep penataan Anies-Sandi dinilai berdampak buruk.

"Kebijakan Gubernur sekarang ini justru berdampak pada kemacetan parah. Tanah Abang pun tetap kumuh. Jadi jangan malu untuk meneruskan kebijakan yang baik," ungkap politikus PDIP itu.

Edi meminta Anies-Sandi membuktikan keberpihakan mereka pada kepentingan orang banyak. Ia meminta keduanya jangan malah tersandera kepentingan politik kalangan tertentu.

Dia juga mengungkapkan, penataan Tanah Abang yang dilakukan Anies melanggar dua aturan, yaitu, Perda Ketertiban Umum dan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kedua aturan itu menyebutkan bahwa jalan dan trotoar dilarang digunakan untuk berjualan," tegas Prasetio.