KPK Didorong Kaji Korupsi Dampak Pilkada Langsung

Banyak kepala daerah ditangkap KPK sebagai dampak dari sistem Pilkada Langsung yang penuh politik transaksional.

oleh Muhammad Ali diperbarui 13 Mar 2018, 05:20 WIB
Diterbitkan 13 Mar 2018, 05:20 WIB
KPK Tunjukkan Uang Miliaran Rupiah Kasus Suap Wali Kota Kendari
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyaksikan penyidik menunjukan barang bukti hasil pengembangan OTT di Walikota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuat kajian tentang Pilkada Langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa.

Bambang Soesatyo mengaku prihatin dengan banyaknya kepala daerah ditangkap sebagai dampak dari sistem Pilkada Langsung yang penuh politik transaksional. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, Senin 12 Maret 2018.

"Kami di DPR banyak menerima masukan dan laporan tentang sistem pilkada langsung yang telah banyak memakan korban. Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang Pilkada Langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa,” ujar pria yang disapa Bamsoet ini

“Apakah memang Pilkada Langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. Lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada," lanjutnya.

Bamsoet mengemukakan banyak pihak menilai penerapan Pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi. Sistem ini diyakini juga akan mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan. Terlebih bila KPK lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan.

“Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," terang mantan Ketua Komisi III ini.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tingkatkan Pencegahan

KPK Tunjukkan Uang Miliaran Rupiah Kasus Suap Wali Kota Kendari
Penyidik KPK menunjukan uang pecahan Rp 50 ribu dihadapan Wartawan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan di Walikota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ia menilai dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, KPK di masa mendatang akan semakin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara.

"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," Bamsoet menambahkan.

Politisi Partai Golkar ini menjamin DPR tanpa ragu akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional. Apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif, diyakinkan Bamsoet, DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran.

"Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK belum selesai, tegas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya