Fitra Dukung Marzuki Batalkan Pembangunan Gedung DPD

Liputan6.com, Jakarta: Uchok Sky Khadafi selaku Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendukung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie untuk terus menolak pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di seluruh provinsi di Indonesia.

"Sekali lagi batalkan saja pembangunan gedung baru DPD itu, Pak Marzuki. Sekarang `bola panas` ada pada tangan pimpinan DPR dan Komisi III DPR. Dan menurut saya, tidak susah hanya untuk membatalkan pembangunan tersebut, tinggal adanya kekompakan dan political will (niat baik) dari pimpinan DPR, dan komisi III," ucapnya melalui surat terbuka yang dikirimkannya kepada Marzuki Alie yang juga diterima oleh Liputan6.com, Rabu (29/6).

Karena itu, Uchok juga menyarankan agar Marzuki Alie selaku Ketua DPR untuk segera berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III DPR. Terutama, untuk terus melancarkan penolakan pembangunan gedung baru DPD di seluruh provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp 823 miliar.

Seandainya pimpinan DPR tidak mau membatalkan pembangunan gedung DPD ini, menurut Uchok, berarti mereka turut mengorbankan hak pendidikan anak-anak daerah. Rincinya, alokasi anggaran 2011 untuk pembangunan gedung DPD sebesar Rp 565 miliar akan mengorbankan hak 12.293 anak untuk mengikuti jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

"Kalau rata-rata anggaran biaya pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi sebesar Rp 46 juta per orang. Ini berarti setiap provinsi akan kehilangan generasi muda sebanyak 373 orang setiap tahun," jelas Uchok.

Menurut dia, hari ini Marzuki banyak ditentang oleh kalangan DPD tentang penolakan pembangunan gedung baru tersebut. Uchok pun memberikan saran kepada Marzuki. "Lebih baik, pak Marzuki ketika mengadakan rapat antara pimpinan DPR sendiri, DPR melakukan penolakan juga terhadap pembangunan gedung baru di semua kementerian atau lembaga. Di mana dalam anggaran tahun 2011, pembangunan gedung baru, pemeliharaan atau pembelian tanah dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) mencapai anggaran sebesar Rp 5.2 triliun," tandas Uchok.(ARE/ANS)